Punguan Silauraja Indonesia, Desakan Untuk Usut Tuntas Kekerasan Sekuriti PT TPL Di Sihaporas Kabupaten Simalungun


Simalungun, MH - Peristiwa bentrokan yang berujung kekerasan di Sihaporas salah satu Nagori di Kecamatan Pematang Sidamanik Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara antara masyarakat adat dan sekuriti PT Toba Pulp Lestari (TPL), terus menyai sorotan, Senin (22/9/2025). 

Berbagai pihak mengecam tindakan brutal yang mengakibatkan warga luka-luka dan kerusakan fasilitas. Kini, giliran Punguan Silauraja Indonesia ditantang untuk bersuara dan mengecam tindakan tersebut.

Sebagai salah satu organisasi masyarakat adat yang besar, Punguan Silauraja Indonesia yang menaungi marga Malau, Manik, Ambarita dan Gurning, dinilai memiliki peran penting dalam menyikapi konflik ini. Banyak keturunan Silauraja yang bermukim di daerah Tapanuli dan Simalungun, sehingga isu ini secara langsung atau tidak langsung juga menyentuh keluarga besar mereka.

Baca: Jambi24jam.com&Sumatera24jam.com

Punguan Silauraja Diharapkan Segera Bersikap. Hingga berita ini ditulis, pernyataan resmi dari Ketua Umum Punguan Silauraja Indonesia, Daslan Malau, sikap tegas dari organisasi tersebut. Keheningan ini menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat, khususnya dari sesama masyarakat adat yang mengharapkan dukungan moral dan advokasi.

Banyak pihak berharap Punguan Silauraja Indonesia tidak hanya fokus pada pelestarian adat dan pembangunan semata, tetapi juga berani berdiri di garis depan untuk membela hak-hak masyarakat adat yang terancam. 

Pengeroyokan dan intimidasi yang dilakukan oleh oknum sekuriti PT TPL terhadap warga Sihaporas dianggap sebagai ancaman serius terhadap keberadaan dan kedaulatan masyarakat adat di tanah leluhur mereka.

Tuntutan untuk mengusut tuntas

Jika Punguan Silauraja Indonesia mengeluarkan pernyataan resmi, tuntutan utamanya kemungkinan besar adalah agar aparat kepolisian segera mengusut tuntas kasus ini. Masyarakat mendesak agar para pelaku yang terlibat dalam tindakan kekerasan diproses secara hukum dan diberi sanksi tegas.

Selain itu, pihak-pihak terkait, seperti pemerintah daerah dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, juga diharapkan tidak tinggal diam. Mereka diminta untuk meninjau dan memastikan bahwa perusahaan tidak melanggar hak-hak masyarakat adat yang telah diakui oleh negara.

Kasus ini menjadi ujian bagi Punguan Silauraja Indonesia untuk membuktikan komitmennya dalam menjaga dan melindungi anggotanya serta seluruh masyarakat adat Batak. Punguan Silauraja Indonesia segera mengambil sikap dan mendesak keadilan bagi korban kekerasan di Sihaporas. (Gidion Manik).


BERITA LAINNYA

Posting Komentar

0 Komentar