 |
| Mukhlis Ramlan Wakil Presiden Forum Pengacara Kesatuan Tanah Air. |
Jambi, MH - Wakil Presiden Forum Pengacara Kesatuan Tanah Air (FAKTA) Mukhlis Ramlan menilai pernyataan Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia, Boni Hargens terkait informasi adanya rancangan kudeta terhadap Pemerintahan yang sah adalah bentuk kepedulian terhadap negara.
Pernyataan tersebut juga sebagai antisipasi dini menyelamatkan NKRI dari gerakan sebuah kelompok yang tidak hanya dilakukan oleh militer saja. Bahkan tindakan politik oleh sebuah komunitas untuk menguasai Pemerintah yang sah dengan agenda rahasia yang melibatkan tokoh-tokoh sipil berpengaruh dalam sebuah negara juga sering terjadi.
Sebagai contoh, menurut Mukhlis Ramlan, peristiwa kudeta yang pernah terjadi di Oman, Mesir, Turki, Libya dan lain-lainnya tidak hanya dilakukan oleh kelompok militer, tetapi dalam prosesnya ada keterlibatan kaum sipil yang aktif dalam gerakan oposisi di Negara-negara tersebut.
“Informasi dari Boni Hargens yang menyebut perancang kudeta, seharusnya tidak ditanggapi berlebihan oleh Razikin (Ketua Bidang Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah) bahkan membawa bawa institusi Pemuda Muhammadiyah, apalagi menyebut Boni Hargens sedang berhalunisasi adalah kedangkalan berpikir untuk merespons informasi penting yang seharusnya kita rembugkan bersama untuk kebaikan negara ini,” kata Mukhlis Ramlan dalam di Jakarta, Sabtu (6/6/2020).
Menurut Mukhlis, selama ini hubungan Boni Hargens dengan Pemuda Muhammadiyah baik saja. Di beberapa kegiatan Pemuda Muhammadiyah diberikan akses ke Pemerintah oleh Boni Hargens.
“Jadi komentar yang membawa institusi Pemuda Muhammadiyah jelas tindakan keliru, dan tidak memahami substansi secara utuh lalu panggil media untuk membantah pernyataan Boni Hargens tanpa data dan analisa bahkan melakukan sindiran yang bernada hinaan,” katanya.
Menurut Mukhlis institusi negara telah melakukan pertemuan rutin, melakukan sebuah kajian panjang, analisa data untuk mencari solusi terbaik atas gerakan dari perancang kudeta tersebut.
“Mereka tidak hanya memanfaatkan isu soal Papua, kemiskinan dan ancaman perbatasan, bahkan wabah Covid-19 yang terjadi hampir di seluruh Negara juga menjadi serangan politik bagi perancang kudeta untuk terus menjatuhkan Pemerintah dengan kalimat Pemerintah gagal hadapi wabah dan turunkan Jokowi. Ini fakta dan terus mereka lalukan hingga target tercapai,” ucap Mukhlis.
Mukhlis juga menanggapi komentar Fadli Zon yang meminta Boni Hargens cuci muka atas informasi perancang kudeta, bahkan menyebut Boni sedang mencari nomor punggung.
“Pernyataan Fadli Zon yang meminta Boni Hargens cuci muka atas informasi perancang kudeta, bahkan mencari nomor punggung punggung, itu jelas bentuk putus asa seorang Fadli Zon yang kita semua bertanya apa yang sudah dikerjakan ia di gedung parlemen selama ini,” kata Mukhlis.
Mukhlis justru menilai pengesahan berbagai RUU yang dilakukan Fadli Zon selaku anggota DPR bersama rekan-rekannya di DPR banyak sekali melukai hati rakyat yang dilakukan saat kita semua sedang melawan badai corona.
“Seorang Fadli Zon mungkin satu-satunya warga Negara yang tidak punya salah di bangsa ini, dalam pandangan berpolitik Fadli tidak satupun kita mendengar kalimat kebaikan yang keluar dari lisannya ke Pemerintah sekalipun Gerindra sudah secara resmi menjadi bagian dari Kabinet Presiden Jokowi,” katanya.
“Jadi kami minta ke Fadli Zon tidak hanya cuci muka, tetapi juga mandi untuk menghilangkan kotoran kebencian dalam dirinya sekaligus tobat. Karena rakyat juga sudah bosan atas ujaran kalimat yang mayoritas hanya sindiran, kebencian, hinaan dan terus berupaya menjatuhkan wibawa Pemerintah yang apakah dia sadar atau tidak Ketua Umum partainya pun ada dibarisan Pemerintah Jokowi,” ujar Mukhlis lagi.
Mukhlis menegaskan warning Boni Hargens terkait perancang kudeta setidaknya menjadi pemantik bagi kelompok yang berlindung di berbagai institusi dan organisasi untuk membantah bahkan menyerang balik pernyataan tersebut.
Menurut Mukhlis, sejarah mencatat bahkan di periode rezim SBY sempat beberapa kali akan terjadi kudeta, pertama oleh Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia (MKRI). Kemudian, ada petisi 28 saat itu yang juga menggulirkan isu kudeta.
“Bahkan rancangan melalui Gerakan Dewan Revolusi Islam semua pernah terjadi saat SBY berkuasa yang gerakan tersebut menginginkan perebutan kekuasaan dengan penggeraknya tokoh sipil oposisi saat itu, hingga saat ini kelompok tersebut tetap ada. Motifnya beragam, soal ideologi, penguasaan SDA, barisan sakit hati hingga persiapan Pilpres 2024,” ujar Mukhlis Ramlan. (jpnn.com).
Pernyataan tersebut juga sebagai antisipasi dini menyelamatkan NKRI dari gerakan sebuah kelompok yang tidak hanya dilakukan oleh militer saja. Bahkan tindakan politik oleh sebuah komunitas untuk menguasai Pemerintah yang sah dengan agenda rahasia yang melibatkan tokoh-tokoh sipil berpengaruh dalam sebuah negara juga sering terjadi.
Sebagai contoh, menurut Mukhlis Ramlan, peristiwa kudeta yang pernah terjadi di Oman, Mesir, Turki, Libya dan lain-lainnya tidak hanya dilakukan oleh kelompok militer, tetapi dalam prosesnya ada keterlibatan kaum sipil yang aktif dalam gerakan oposisi di Negara-negara tersebut.
“Informasi dari Boni Hargens yang menyebut perancang kudeta, seharusnya tidak ditanggapi berlebihan oleh Razikin (Ketua Bidang Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah) bahkan membawa bawa institusi Pemuda Muhammadiyah, apalagi menyebut Boni Hargens sedang berhalunisasi adalah kedangkalan berpikir untuk merespons informasi penting yang seharusnya kita rembugkan bersama untuk kebaikan negara ini,” kata Mukhlis Ramlan dalam di Jakarta, Sabtu (6/6/2020).
Menurut Mukhlis, selama ini hubungan Boni Hargens dengan Pemuda Muhammadiyah baik saja. Di beberapa kegiatan Pemuda Muhammadiyah diberikan akses ke Pemerintah oleh Boni Hargens.
“Jadi komentar yang membawa institusi Pemuda Muhammadiyah jelas tindakan keliru, dan tidak memahami substansi secara utuh lalu panggil media untuk membantah pernyataan Boni Hargens tanpa data dan analisa bahkan melakukan sindiran yang bernada hinaan,” katanya.
Menurut Mukhlis institusi negara telah melakukan pertemuan rutin, melakukan sebuah kajian panjang, analisa data untuk mencari solusi terbaik atas gerakan dari perancang kudeta tersebut.
“Mereka tidak hanya memanfaatkan isu soal Papua, kemiskinan dan ancaman perbatasan, bahkan wabah Covid-19 yang terjadi hampir di seluruh Negara juga menjadi serangan politik bagi perancang kudeta untuk terus menjatuhkan Pemerintah dengan kalimat Pemerintah gagal hadapi wabah dan turunkan Jokowi. Ini fakta dan terus mereka lalukan hingga target tercapai,” ucap Mukhlis.
Mukhlis juga menanggapi komentar Fadli Zon yang meminta Boni Hargens cuci muka atas informasi perancang kudeta, bahkan menyebut Boni sedang mencari nomor punggung.
“Pernyataan Fadli Zon yang meminta Boni Hargens cuci muka atas informasi perancang kudeta, bahkan mencari nomor punggung punggung, itu jelas bentuk putus asa seorang Fadli Zon yang kita semua bertanya apa yang sudah dikerjakan ia di gedung parlemen selama ini,” kata Mukhlis.
Mukhlis justru menilai pengesahan berbagai RUU yang dilakukan Fadli Zon selaku anggota DPR bersama rekan-rekannya di DPR banyak sekali melukai hati rakyat yang dilakukan saat kita semua sedang melawan badai corona.
“Seorang Fadli Zon mungkin satu-satunya warga Negara yang tidak punya salah di bangsa ini, dalam pandangan berpolitik Fadli tidak satupun kita mendengar kalimat kebaikan yang keluar dari lisannya ke Pemerintah sekalipun Gerindra sudah secara resmi menjadi bagian dari Kabinet Presiden Jokowi,” katanya.
“Jadi kami minta ke Fadli Zon tidak hanya cuci muka, tetapi juga mandi untuk menghilangkan kotoran kebencian dalam dirinya sekaligus tobat. Karena rakyat juga sudah bosan atas ujaran kalimat yang mayoritas hanya sindiran, kebencian, hinaan dan terus berupaya menjatuhkan wibawa Pemerintah yang apakah dia sadar atau tidak Ketua Umum partainya pun ada dibarisan Pemerintah Jokowi,” ujar Mukhlis lagi.
Mukhlis menegaskan warning Boni Hargens terkait perancang kudeta setidaknya menjadi pemantik bagi kelompok yang berlindung di berbagai institusi dan organisasi untuk membantah bahkan menyerang balik pernyataan tersebut.
Menurut Mukhlis, sejarah mencatat bahkan di periode rezim SBY sempat beberapa kali akan terjadi kudeta, pertama oleh Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia (MKRI). Kemudian, ada petisi 28 saat itu yang juga menggulirkan isu kudeta.
“Bahkan rancangan melalui Gerakan Dewan Revolusi Islam semua pernah terjadi saat SBY berkuasa yang gerakan tersebut menginginkan perebutan kekuasaan dengan penggeraknya tokoh sipil oposisi saat itu, hingga saat ini kelompok tersebut tetap ada. Motifnya beragam, soal ideologi, penguasaan SDA, barisan sakit hati hingga persiapan Pilpres 2024,” ujar Mukhlis Ramlan. (jpnn.com).
0 Komentar