Mayjen TNI Richard Tampubolon Komandan Komando Pasukan Khusus TNI (Dankoopssus).

“Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai komponen pertahanan negara, tidak akan membiarkan aksi terorisme menghantui dan mengancam kehidupan masyarakat," kata Mayjen Richard Tampubolon dalam keterangan persnya yang diterima Koran Jakarta, Selasa 24/11/2020.

Oleh karena itu, kata dia, perlu  dilakukan upaya - upaya untuk meningkatkan daya cegah dan daya tangkal. Serta kecepatan bertindak dalam menanggulangi terjadinya aksi terorisme.

"Aksi terorisme adalah act of war (bentuk perang), sehingga TNI harus siap mulai dari penangkalan, penindakan, sampai dengan pemulihan," katanya.

Mayjen Richard juga menegaskan, bahwa aksi terorisme adalah salah satu hideouse crime atau kejahatan yang mengerikan. “Hal ini bisa terjadi setiap saat termasuk pada situasi Pandemi Covid- 19 seperti saat ini," katanya.

Menurut Richard,  aksi terorisme tidak hanya menjadi ancaman bagi Indonesia saja. Tapi telah jadi  ancaman global. Dan terbukti tidak saja menimbulkan korban jiwa yang cukup besar, tetapi juga melahirkan trauma psikologis yang berkepanjangan bagi masyarakat.

“Serta menimbulkan dampak negatif yang cukup luas terhadap berbagai aspek kehidupan," katanya. (Koran Jakarta).

Pangdam Jaya Mayjen TNI AD Dudung Abdurachman.

Peristiwa ini terbilang langka, karena tak pernah terjadi sebelumnya pada markas TNI lainnya di Indonesia. Mau tahu apa yang peristiwanya?

Jadi, setelah pada Jumat 20 November 2020, membersihkan Jakarta dari baliho liar Rizieq Shihab, mendadak kantor Mayjen TNI Dudung, yakni Markas Kodam Jaya di Cililitan, Jakarta Timur, dibanjir karangan bunga.

Dari pantauan VIVA Militer, Senin 23 November 2020, karangan bunga yang ada di sana jumlahnya mencapai ratusan dan mungkin mencapai ribuan.

Karangan bunga itu dikirimkan masyarakat Indonesia, yang bersimpati dan mendukung tindakan tegas yang telah ambil Mayjen TNI Dudung untuk menciptakan ketertiban di Ibukota Jakarta.

Hampir seluruh bagian Markas Kodam Jaya kini sudah dipenuhi karangan bunga, tak cuma itu, saking banyak karangan bunga yang datang, sampai-sampai karangan bunga tak tertampung lagi dan meluber hingge ke tepi jalan.

Selain itu, masyarakat dari berbagai kalangan, mulai dari ulama, selebriti dan tokoh-tokoh masyarakat berdatangan hanya untuk memberikan ucapan selamat kepada Panglima Kodam Jaya, Mayjen TNI Dudung Abdurcahman.

Perwira tinggi Tentara Nasional Indonesia asal Bandung, Jawa Barat itu juga tak sungkan untuk menemui masyarakat yang datang di Lobi Sapta Marga, Markas Kodam Jaya.

Perlu diketahui, Mayjen TNI Dudung mengerahkan prajurit TNI untuk melakukan penertiban terhadap baliho bergambar pimpinan FPI Rizeq Shihab. Penertiban itu dilakukan karena pemasangan baliho melanggar aturan yang berlaku. Semua baliho dicopot termasuk di terpampang besar di sarang FPI di Jalan KS Tubun, Petamburan III, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

"Saya sekali lagi sampaikan jangan mengganggu persatuan dan kesatuan yang ada di wilayah Jakarta saya Panglimanya, yang coba-coba mengganggu persatuan dan kesatuan yang ada di Jakarta saya akan tindak tegas, Baliho-Baliho yang diturunkan itu perintah saya, itu berapa kali diturunkan oleh Satpol PP tapi dinaikkan lagi," kata Panglima Kodam Jaya. (VIVA).

Poto bersama DPC Pemuda Batak Bersatu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provins Jambi setelah rapat, Sabtu 21 November 20230.

Rapat perdana tersebut diadakan pada hari Sabtu, 21 November 2020 di rumah Keluarga A Pardosi / br Manik alamat Dusun Mudo Jalan Lintas Timur Sumatera Kabupaten Janjung Jabung Barat Provinsi Jambi. Turut juga hadir dalam rapat ini rohaniawan Pdt Asmawi RA Situmanggor dan Pdt D Simanjuntak.

Ketua DPC Pemuda Batak Bersatu Kabupaten Tanjung Barat Bernandus Jahipas Silalahi, S. IP sedang membacakan SK DPD PBB Provinsi Jambi.

Sebelum acara di mulai terlebih dahulu dibuka dengan doa, selanjutnya Ketua DPC Pemuda Batak Bersatu (PBB) Bernandus Jahipas Silalahi, S.IP membacakan Surat Keputusan DPD PBB Provinsi Jambi tentang Kepengurusan DPC PBB Kabupaten Tanjung Jabung Barat  tanggal 18 November 2020 dengan No: 003/DPD - PBB/SKEP/XI/2020 ditandatangani oleh Ketua DPD PBB Provinsi Jambi Jefri B Pardede dan Sekretaris Daerah  Anju Saragih.

Selanjutnya Ketua DPC Pemuda Batak Bersatu Tanjung Jabung Barat Bernandus Jahipas Silalahi, S.IP menyampaikan pesan dari Ketua DPD PBB Provinsi Jambi Jefri B Pardede agar dapat merangkul seleruh elemen masyarakat Tanjung Jabung Barat asal Tano Batak yang 5 (lima) puak dan tanpa membedakan agama yang dimiliki, pesan Ketua DPD PBB Provinsi Jambi. 

Hadir juga rohaniawan  pakaian baju putih Pdt Asmawi RA Situmanggor dan Pdt Dedi Simanjuntak.

Dikatakannya disamping merangkul masyarakat tersebut seogyanya harus dapat bersinergi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) terlebih kepada masyarakat Kabupaten Tanjung Barat harus dapat menjalin kebersamaan bahkan masyarakat Batak yang bermukim di daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat memberikan yang terbaik kepada sesama, bukan hanya elemen masyarakat Batak.

Dalam rapat ini dibicarakan juga Kantor Sekretariat, DPC PBB Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang rencananya berada di sekitar Jalan Lintas Timur Sumatera Kecamatan Pelabuhan Dagang.

Dalam kata sambutannya Ketua DPC PBB Kabupaten Tanjung Jabung Barat Bernandus Jahipas Silalahi, S.IP mengharapkan agar seluruh pengurus yang telah di SK kan dapat bekerja semaksimal mungkin dan mari kita bersama untuk membesarkan nama organisasi kemasyarakatan ini dan kekompakan  antara pengurus selalu dikedepankan, ujarnya.

Suasana rapat perdana DPC PBB Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi.

Dikatakan lebih lanjut bahwa Organisasi yang kita jalankan ini adalah bersifat sosial, dan tujuan terbentuknya Pemuda Batak Bersatu di Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah untuk mempererat tali silaturahmi khususnya Suku Batak yang ada di Tanjung Jabung Barat ini dan juga semua suku yang ada di Kabubupaten Tanjung Jabung Barat ini, ungkapnya dengan nada tegas.

Lebih lanjut dikatakan Ketua DPC PBB  Bernandes Jahipas Silalahi, S.IP bahwa kehadiran  organisasi ini  berkomitmen untuk membawa  sesuai dengan Visi dan Misinya, untuk mengangkat harkat dan martabat warga suku Batak yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, ujarnya.

Dijelaskannya langkah awal kepengurusan DPC PBB Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan berkonsultasi dengan DPD PBB Provinsi Jambi meminta arahan dan bimbingan dan juga akan berkonsultasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, ungkapnya.

"Yang jelasnya pengurus dan semua anggota DPC PBB Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan tunduk sama AD/ART yang ada di organisasi tersebut", jelas Silalahi.

Adapun Visi dan Misi Organisasi Kemasyarakat Pemuda Batak Bersatu adalah "Satu Rasa Satu Jiwa, Toleransi, Kerukunan Dan Gotong Royong, NKRI Harga Mati", ungkapnya. (MH - Fendi Sinabutar).

Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurrachman .

"Ada berbaju loreng menurunkan baliho Habib Rizieq itu perintah saya. Karena berapa kali Pol PP menurunkan, dinaikkan lagi. Perintah saya itu," kata Mayjen Dudung Abdurrachman dengan nada tegas, Jumat (20/11/2020).

Dudung menegaskan ada aturan yang harus dipatuhi terkait pemasangan baliho. Ia meminta tidak ada pihak yang seenaknya sendiri dan merasa paling benar.

"Kalau siapa pun di Republik ini, ini Negara Hukum, harus taat kepada hukum. Kalau masang baliho udah jelas ada aturannya, ada bayar pajak dan tempat ditentukan. Jangan seenaknya sendiri, seakan - akan dia yang paling benar, nggak ada itu. Jangan coba-coba pokoknya," tegas Pangdam Jaya.

Dudung meminta tidak ada pihak yang seenaknya dan coba - coba dengan TNI. Dudung bahkan meminta FPI dibubarkan dan tidak bersikap seenaknya.

"Kalau perlu, FPI bubarkan saja itu. Bubarkan saja. Kalau coba - coba dengan TNI, mari. Sekarang kok mereka ini seperti yang ngatur suka - sukanya sendiri. Saya katakan, itu (penurunan baliho) perintah saya. Dan ini akan saya bersihkan semua, tidak ada itu baliho yang mengajak revolusi dan segala macam," ungkapnya.

Tak hanya itu, Dudung menegaskan pihaknya akan menindak tegas jika ada yang mengganggu persatuan. Ia juga menyinggung soal umat Islam, yang seharusnya bertutur kata sopan dan bersikap baik.

"Jangan coba mengganggu persatuan dan kesatuan. Jangan merasa mewakili umat Islam, tidak semua banyak umat Islam yang berkata, berucap dan bertingkah laku baik," kata Dudung.

Seperti diketahui viral di media sosial baliho bergambar wajah pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Syihab diturunkan. Baliho ini diturunkan orang berseragam loreng.

Dalam video beredar pada Kamis (19/11/2020) sebuah baliho berwajah Habib Rizieq Syihab diturunkan lima orang berpakaian loreng. Baliho ini diturunkan saat hari sudah gelap. Dua orang pun memanjat tiang untuk menurunkan baliho ini, tiga orang lainnya menarik kain baliho agar bisa dilepaskan dari bawah.

TNI menyatakan itu adalah operasi bersama. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Achmad Riad menjelaskan penurunan baliho ini tidak dilakukan TNI saja. Polisi dan Satpol PP lanjutnya juga ikut dalam kegiatan ini.

"Yang jelas, itu dilaksanakan secara bersama. Ada Satpol PP-nya, ada polisinya, ya, TNI-nya di bawah membantu," ucapnya. (Berbagai Sumber, MH - Fendi Sinabutar).

Brigjen Agus sebelumnya menjabat sebagai Komandan Komando Resort Militer Surya Kencana, Kodam Siliwangi.

Pergantian pucuk komando Paspampres ini diketahui dari surat keputusan yang beredar di kalangan wartawan. Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen Achmad Riad membenarkan pergantian dipimpinan Paspampres tersebut.

"Betul Skepnya (Surat Keputusan) sudah dikeluarkan," ujar Mayjen Achmad Riad. Brigjen Agus Subiyanto merupakan lulusan Akademi Militer 1991. Ia telah menduduki sejumlah jabatan di lingkungan TNI AD, seperti Komandan Batalyon 22 Grup 2 Kopassus, Kepala Penerangan Korps Pasukan Khusus, hingga Wakil Komandan Pusat Kesenjataan Infanteri pada 2019.

Agus berpengalaman dalam bidang infanteri. Ia besar di kesatuan Kopassus. Pangkat Agus akan naik menjadi Mayor Jenderal setelah resmi dilantik. Saat dikonfirmasi, Agus juga membenarkan hal ini. "Terima kasih atas dukungannya, semoga amanah," kata Agus.

Sementara itu Mayjen Maruli Simanjuntak, M.Sc diangkat sebagai Panglima Kodam Udayana. Menantu Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan itu telah menjabat sebagai Danpaspampres sejak November 2018 lalu.

Mayjen TNI AD Maruli Simanjuntak, M.Sc sendiri pernah menjabat sebagai Kepala Staf Kodam Diponegoro. Jenderal bintang dua itu juga pernah menduduki posisi Wakil Danpaspampres. 

Ketika menjabat Danrem 074/Warasstratama Surakarta Maruli Simanjuntak terpilih sebagai Danrem terbaik dalam bidang Upaya Khusus (Upsus) Ketahanan Pangan Tingkat Nasional tahun 2016. (Berbagai Sumber, MH - Fendi Sinabutar).

Kantor Gubernur Provinsi Jambi Jl Jend Ahmad Yani No: 1 Telanaipura Kec Telanaipura Kota Jambi.

Provinsi Jambi di kenal Sumber Daya Alam yang kaya akan emas, minyak, batu bara dan lainya, sebenarnya potensi ini akan dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Provinsi Jambi, bahkan Provinsi Jambi mempunyai bahan baku komoditas unggulan di Indonesia maupun dunia  yaitu karet, sawit, kelapa dan kayu manis.

Hal ini menjadi perhatian besar bagi Gubernur terpilih, agar produk unggulan menjadi produk jadi, sehingga industri harus hadir di Provinsi Jambi dan diharapkan  investor dari luar dapat menanamkan modalnya.

Untuk itu masyarakat Jambi membutuhkan figur kepemimpinan yang mampu membawa Provinsi Jambi lebih maju dan dapat mempercepat akselarasi pembangunan menuju kawasan pemerataan pembangunan industri yang berkeadilan serta berpihak pada ekonomi masyarakat.

Disamping objek wisata yang banyak tersebar diberbagai Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi seharusnya menjadi peluang investasi untuk memajukan sektor pariwisata melalui “calender of event”  dengan melakukan pembangunan sektor pariwisata berbasis kerajinan rakyat.

Kini Rakyat Provinsi Jambi dituntut untuk memilih pemimpin yang berkualitas, kredibel serta didukung oleh rakyat. Dukungan rakyat terhadap pemimpin harus menjadi suatu kedaulatan bagi pemimpin dan pemimpin yang dipilih  oleh rakyat harus memegang teguh kedaulatan rakyat.

Dalam perhelatan pesta demokrasi pada tanggal 9 Desember 2020 Provinsi Jambi mempunyai 3 (tiga) kandidat  calon Gubernur siap rebut simpati rakyat.  Ke tiga Calon Gubernur tersebut adalah dengan Nomor Urut 1 Cek Endra berpasangan dengan Ratu Munawaroh Zulkifli dengan slogan Jambi CERAH diusung Partai Golkar dengan Partai PDI P.

Sementara Nomor Urut 2 Fachrori Umar berpasangan dengan Syafril Nursal dengan slogan Jambi BERKAH diusung dengan Partai Demokrat, Partai Gerindra dan Partai Hanura dan Nomor Urut 3 Al Haris berpasangan dengan Abdullah Sani dengan slogan Jambi MANTAP yang diusung PKS, PKB, Berkarya dan PAN.

Ke tiga pasangan tersebut setelah resmi mendaftar ke KPU Provinsi Jambi, langsung turun ke tengah - tengah masyarakat untuk mensosialisasikan Visi dan Misi mereka. Tiada hari tanpa terjun  dari Desa keluar Desa dalam lingkup Kabupaten/Kota Provinsi Jambi.

Di sepanjang jalan Kabupaten dan Kota bertebaran baliho Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur lengkap dengan slogan yang ditawarkan kepada masyarakat Provinsi Jambi. Visi ke tiga Paslon kandidat tersebut relatif sama “Membangun Provinsi Jambi Untuk Kesejahteraan Masyarakat”. 

Selama kampanye ke tiga pasangan calon tersebut tak merasa lelah berkunjung ke tengah - tengah masyarakat bahkan mereka jalan kaki menemui pemilik hak suara untuk menyampaikan Visi, Misi dan program kerjanya dan siap memberikan yang terbaik bagi kesejahteraan masyarakat, namun apakah setelah terpilih nantinya janji tersebut dapat dipenuhi?.

Di masa Pandemi Covid- 19 ini Calon Gubernur berkampanye ke tengah -  tengah masyarakat secara dialogis dan tidak diperbolehkan dengan menghimpun masa, hal ini dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona dan tetap mengacu kepada anjuran pemerintah “Protokol Kesehatan”.

Adapun daftar pemilih tetap (DPT) tahun 2020 yang tersebar di Kabupaten Kota Provinsi Jambi adalah sebagai berikut : 1. Kabupaten Kerinci sebanyak 193184, 2. Kabupaten Merangin sebanyak 249.721, 3. Kabupaten Sarolangun sebanyak 199.268, 4. Kabupaten Batanghari sebanyak 194.929, 5. Kabupaten Muaro Jambi sebanyak 278.425, 6. Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebanyak 211.623, 7. Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebanyak 163.172, 8. Kabupaten Bungo sebanyak 236.093, 9. Kabupaten Tebo sebanyak 231.079, 10. Kota Jambi sebanyak 390.273 dan 11. Kota Sungai Penuh sebanyak 68.097. 

Diharapkan Gubernur terpilih dapat mengayomi seluruh elemen masyarakat Provinsi Jambi dan mampu menyatukan sekaligus menjadi perekat persatuan masyarakat Jambi, karena semua etnis ada dikawasan ini. Selamat memilih rakyat Provinsi Jambi, mari pilih figur pemimpin pemersatu masyarakat Provinsi Jambi. (MH -  Fendi Sinabutar).

Poto bersama saat penyerahan SK Kepengurus DPC PBB Kabupaten Tanjung Jabung Barat oleh DPD PBB Provinsi Jambi, Kantor Sekretariat Jl Lingkar Barat 3 RT 001 No : 274 Kel Kenali Besar Kec Alam Barajo Kota Jambi Provinsi Jambi. Rabu, 18 November 2020. (Poto, MH - Fendi Sinabutar).

Penyerahan SK Kepengurus DPC PBB Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui koordinator pengembangan organisasi Robert Purba dilaksanakan Rabu, 18 November 2020 di Kantor Sekretariat DPD Pemuda Batak Bersatu Provinsi Jambi Jl Lingkar Barat 3 RT 001 No : 274 Kel Kenali Besar Kec Alam Barajo Kota Jambi Provinsi Jambi.

Adapun Susunan Kepengurusan DPC PBB Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut :Dewan Penasehat : 1. Lismer Simamora, 2. Sehat Sinaga dan 3. JD Siagian. Ketua  : Bernandus Jahipas Silalahi, S.IP, Wakil Ketua  : Rela Alexander Simamora, J Pasaribu dan Tulus Bagariang, SE.  Sekretaris Tri Jumantrow Pakpahan, Wakil Sekretaris Rotua boru Silalahi, S.Pd dan Triaman Jamrisdo Panjaitan, S.Pd dan Bendahara Robert Tambun dan Wakil Bendahara Elpina Lismawati boru Manullang.

Kiri : Wakil Ketua DPD PBB Provinsi Jambi Robert Purba, Ketua DPC PBB Kabupaten Tanjung Jabung Barat Bernandus Jahipas Silalahi, S.IP, Bendahara DPC PBB Robert Tambun dan Ketua DPD PBB Rovinsi Jambi Jefri B Pardede.

Dalam arahannya Ketua DPD PBB Provinsi Jambi Jefri B Pardede menyatakan agar dapat menjalin kerjasama yang baik atau bersinergi dengan ormas setempat, Pemerintah Daerah dan Masyarakat luas terkhusus dapat merangkul semua masyarakat Tanjung Jabung Barat yang berasal dari Tano Batak.

Lebih lanjut dikatakan bahwa kekompakan adalah modal utama dilandasi dengan filosofi moral "Dalihan Na Tolu" dan Holong harus tumbuh di dalam hati kita masing - masing, apabila ada Holong di antara kita otomatis organisasi yang kita jalankan ini akan dapat bertumbuh dan berkembang sebagaimana yang kita harapkan.

Dipaparkannya bahwa pengurus harus dapat menanamkan nilai - nilai sosial kemanusiaan di dalam tubuh PBB dan harus dapat menjadi garda terdepan untuk mengayomi masyarakat Batak Kabupaten Janjung Jabung Barat secara umum, ujar suami boru Tambunan ini.

Kiri : Ketua DPC PBB Kabupaten Tanjung Jabung Barat Bernandus Jahipas Silalahi, S.IP dan Bendahara DPC PBB Robert Tambun.

Dilanjutkan bahwa organisasi Pemuda Batak Bersatu Provinsi Jambi tidak akan terlibat di dalam politik praktis, namun politik PBB Provinsi Jambi adalah bagaimana supaya masyarakat Jambi asal Tano Batak dapat hidup nyaman dan sejahtera di Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah ini.

Ditambahkannya bahwa DPD Pemuda Batak Bersatu Provinsi Jambi telah mempunyai inventaris sebuah mobil, donatur dari seseorang yang tak mau disebut namanya, hal ini dapat terwujud  atas kerja keras Wakil Ketua Robert Purba sebagai koordinator pengembangan organisasi

Ketua DPC PBB Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Bendahara DPC PBB poto bersama dengan istri.

Di tengah - tengah pengarahan Ketua DPD PBB Provinsi Jambi dibarenge dengan gelak tawa, pertanda kebersaman menyatu di antara mereka, kiranya organisasi Pemuda Batak Bersatu Provinsi Jambi semakin bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan masyarakat Jambi asal Tano Batak.

Sementara Wakil Ketua Robert Purba sebagai koordinator pengembangan organisasi  menyatakan mari kita menjaga nama baik organisasi Pemuda Batak Bersatu, jangan sampai ada arogansi, premanisme dan hal - hal negatif lainnya, tetapi mari berkarya sesuai dengan semboyan PBB yaitu : "Solidaritas, Toleransi, Rukun dan Gotong Royong.

Kantor Sekretariat DPD PBB Provinsi Jambi dengan Mobil Inventaris.

Sementara Sekretaris Daerah Pemuda Batak Bersatu Provinsi Jambi Anju Saragih menyatakan bahwa telah terbentuk Dewan Pimpinan Cabang Kota Jambi, Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Muaro Jambi, Dewan Pimpian Cabang Kabupaten Sarolangun, Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Bungo dan Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Bungo.

Adapun Susunan Pengurus DPD PBB Provinsi Jambi adalah sebagai Ketua Jefri B Pardede, Wakil Ketua Robert Purba, Liberto Pasaribu, Wintodes Pardede dan Andreas Sinaga. Sekretaris Daerah Anju Saragih, Bendahara J boru Sinaga dan Hubungan Masyarakat (Humas) H Sirait.

Tak lupa dengan serentak dan penuh semangat mereka mengucapkan salam Pemuda Batak Bersatu (PBB),,,,,, Satu Rasa,,,, Satu Jiwa, NKRI Harga Mati,,,,,!!!. (MH - Fendi Sinabutar).

Presiden Joko Widodo meninjau simulasi uji vaksinasi Covid-19 di Puskesmas Tanah Sareal, Kota Bogor, Rabu (18/11/2020).(KOMPAS.COM/RAMDHAN TRIYADI BEMPAH)

Jambi, MH - Presiden Joko Widodo ( Jokowi) menyatakan kesiapannya jika harus menjadi orang pertama yang disuntik vaksin Covid- 19. Meski begitu, Jokowi harus menunggu keputusan dari tim kesehatan.

"Kalau ada yang bertanya, Presiden nanti di depan atau di belakang? Kalau oleh tim saya diminta yang paling depan, ya saya siap," kata Jokowi usai meninjau uji simulasi vaksinasi Covid- 19 di Puskesmas Tanah Sareal, Kota Bogor, Rabu (18/11/2020).

Jokowi menambahkan, pemerintah tetap memprioritaskan tenaga medis untuk mendapat vaksin Covid-19 terlebih dulu. Para personel TNI dan Polri, aparatur sipil negara (ASN) yang bertugas dalam pelayanan publik termasuk guru akan menjadi prioritas selanjutnya.

"Yang akan divaksin pertama adalah nanti tenaga kesehatan, baik itu dokter, perawat, juga tenaga medis yang ada. Itu yang diberikan prioritas, ditambah TNI-Polri kemudian nanti baru ASN untuk pelayanan publik yang ada di depan, guru, dan kemudian kita semua," kata Jokowi. 

Presiden memperkirakan, pelaksanaan vaksinasi Covid-19 baru akan terealisasi di akhir tahun 2020 atau di awal tahun 2021. Hal itu, lantaran vaksin yang akan digunakan harus melalui sejumlah tahapan yang memakan waktu. 

Ia menjelaskan, vaksin yang masuk ke Indonesia harus terlebih dulu melewati uji klinis dan verifikasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk memperoleh emergency use authorization (EUA). Selain itu, pendistribusian vaksin juga membutuhkan waktu.

"Kami memperkirakan akan mulai vaksinasi itu di akhir tahun 2020 atau di awal tahun 2021. Karena memang proses persiapannya itu tidak hanya menerima vaksin kemudian langsung disuntikkan, tapi juga harus menyiapkan distribusi ke seluruh Tanah Air," ujar Jokowi. (KOMPAS.com).

Dr Pernando Sinabutar, S.Hut, M.Si.

Di parjalangan ndang sonang au. Sai tu Pulo Samosir masihol au. Kira-kira terjemahannya seperti ini, “Sekalipun pergi ke kampung lain, tidak lama aku sudah pulang. Di perantauan aku tidak betah, ke Pulau Samosir aku selalu rindu”. 

Tanggal 9 Desember 2020, Samosir akan memilih Bupati/Wakil Bupatinya kali yang kelima, yang mau membangun Samosir untuk kesejahteraan masyarakatnya. Debat pertama kandidat calon Bupati/Wakil Bupati Samosir telah dilaksanakan KPU Kabupaten Samosir tanggal 16 November 2020 yang lalu. 

Tiga kandidat telah memaparkan Visi, Misi dan program yang akan dikerjakan 5 (lima) tahun ke depan. Visi 3 (tiga) kandidat itu relatif sama “Membangun Samosir untuk Kesejahteraan Masyarakat”. 

Tulisan ini tidak mengulas bagaimana jalannya debat itu, siapa yang lebih siap dan yang kurang siap, bagaimana tanya jawab antar pasangan calon (paslon), dan pandangan paslon terhadap pertanyaan panelis maupun dari masingmasing paslon, bahkan tidak juga membahas “closing statement” masing-masing paslon. 

Penulis tertarik pada situasi yang musti segera dipikirkan, ketika ketiga paslon akan mengimplementasikan Visi, Misi dan program yang telah dipaparkan. Situasi itu adalah persoalan lahan/tanah yang akan digunakan sebagai letak untuk membangun. 

“Persoalan lahan atau tanah” adalah satu akar masalah yang hingga saat ini belum ada pengaturannya, padahal setiap pikiran, wacana dan narasi yang dibangun untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seluruhnya butuh tanah. 

Tanah adalah tapak untuk membangun, sehingga musti diatur, apalagi karakteristik tanah di Kabupaten Samosir sangat khas. Pengaturan pemanfaatan dan penggunaan tanah harus segera dipikirkan, sehingga paslon terpilih dapat mengurangi “turbulence” tanah, saat memulai programnya. 

Oleh karena itu, jelang menjadi Bupati/Wakil Bupati terpilih, tulisan ini dapat menjadi masukan, sehingga “take off”nya mulus. Bahkan, persoalan tanah ini mungkin dapat menjadi pembahasan pada debat berikutnya. 

Tidak dapat dipungkiri, lebih kurang 46,67% luas daratan Samosir adalah kawasan hutan (hutan negara) sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan Nomor 579/Menhut-II/2014 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara, termasuk Kabupaten Samosir. 

Seluas lebih kurang 67.407,21 hektar adalah hutan negara dengan rincian Hutan Lindung (HL) lebih kurang 49.731,40 hektar; Hutan Produksi Tetap (HP) lebih kurang 17.673,42 hektar; dan Hutan Produksi Terbatas (HPT) lebih kurang 2,38 hektar. 

Jika melihat data itu, hampir setengah daratan Samosir adalah hutan negara, yang berarti untuk memanfaatkannya harus hati-hati dan perlu memahami aturan main dalam memanfaatkan, bahkan menggunakannya. 

Dengan kata lain, tidak boleh sembarangan, apalagi yang namanya HL. Pertanyaannya, apabila daratan yang masih tersisa (di luar hutan negara) digunakan untuk permukiman masyarakat, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan garapan, dan pertanian lahan kering yang menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat setempat, dimana lagi Samosir membangun?. 

Ini pertanyaan serius, apalagi kebutuhan lahan terus meningkat, sedangkan lahan terbatas (tetap). Karakteristik Pemilikan Tanah di Kabupaten Samosir Affandi O dan Harianja A (2009), pernah melakukan penelitian terkait dengan Sistem Tenurial dan Pengelolaan Lahan secara Kolaboratif di sekitar Daerah Tangkapan Air (DTA) Danau Toba, termasuk Kabupaten Samosir, dan menyimpulkan sistem kepemilikan lahan/tanah ada di Kabupaten Samosir, yaitu : 

(1) lahan milik individu, adalah lahan yang dimiliki secara perorangan (satu orang individu tertentu), yang sebagian besar diperoleh dari warisan orang tua, pemberian saudara, dan hasil pembelian dan pada umumnya digunakan untuk kegiatan produktif (lahan pertanian, kebun/ladang, hutan) dan juga lahan kosong; 

(2) lahan milik individu yang pemiliknya tinggal di luar kawasan DTA Danau Toba yaitu lahan yang dimiliki secara perorangan, namun pemiliknya tidak tinggal di kawasan DTA Danau Toba, umumnya merantau ke luar kota, bahkan ada yang ke luar negeri, dan biasanya pengelolaan lahannya dilakukan oleh saudaranya yang tinggal di kampung, sehingga banyak lahannya yang kosong dan tidak produktif; 

(3) lahan milik marga, adalah lahan milik bersama (komunal) dari keturunan tertentu dan belum dibagi-bagi kepada anggota marga (marga adalah kelompok kekerabatan menurut garis keturunan ayah (patrilineal)). Lahan milik marga dibagi menjadi dua bagian yaitu lahan yang dimiliki beberapa marga tertentu (“bius”) dan lahan yang dimiliki satu marga saja (“golat”). 

Pada umumnya pola pemanfaatan lahan marga ini berupa lahan kosong dan hutan adat (marga), dan pengelolaannya diatur oleh aturan adat, dan tidak boleh dipindahtangankan (diperjualbelikan) sebelum lahan tersebut dibagi-bagikan dan menjadi milik individu dan lahan tidak boleh diubah peruntukannya (pola pemanfaatannya) meskipun untuk ditanami pohon seperti kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan. 

Untuk mengubah pola pemanfaatan lahan harus ada kesepakatan bersama dari seluruh anggota marga; 

(4) lahan milik swasta adalah lahan yang merupakan lahan negara yang dikuasi oleh pihak swasta atau perusahaan setelah mendapat izin dari negara. Lahan milik swasta pada umumnya berupa lahan konsesi hutan maupun perkebunan; dan

(5) lahan milik negara yaitu lahan yang tidak dibebani hak milik, dan pada umumnya pola penggunaan lahannya berupa hutan, baik hutan produksi maupun hutan lindung. Pengelolaan lahan milik negara, dilakukan langsung oleh negara dan ada juga yang dikelola oleh pihak swasta dalam bentuk konsesi pengelolaan lahan. 

Adat dan kekerabatan masyarakat, dikenal Dalihan Na Tolu, yang menyebutkan tiga pihak utama dalam adat dan kekerabatan, yakni : 

(1) “hula-hula” yaitu pihak keluarga marga pihak istri (besan) atau paman; 

(2) “dongan tubu” yaitu saudara semarga, dan 

(3) “Boru” yaitu saudara perempuan kita dan pihak marga suaminya, keluarga perempuan pihak ayah, dan menantu. 

Aturun-aturan yang terkait dengan Dalihan na tolu dalam hal kepemilikan dan penguasaan lahan, terutama tanah antara lain : 

(1) warisan, yaitu tanah warisan diberikan orang tua kepada anaknya yang laki-laki, setelah orang tua meninggal. Anak perempuan pada umumnya tidak memperoleh waris dari ayahnya, kalaupun anak perempuan memperoleh tanah atau sawah bukan merupakan warisan melainkan sebagai pemberian (silehon-lehon). Lahan warisan akan diberikan kepada anak laki-laki secara merata jika terdapat dua atau lebih anak-laki-laki; 

(2) pauseang, yaitu sebidang lahan (khususnya sawah) yang diberikan pihak hulahula pada anak perempuannya pada saat anak perempuannya tersebut menikah; 

(3) ulos nasora buruk (kain batak yang tidak akan usang), yaitu lahan yang diberikan oleh hula-hula kepada borunya untuk dimiliki dan dikelola. Pihak hula-hula akan memberikan lahan tersebut atas permintaan pihak boru setelah boru tersebut mempunyai anak laki-laki. Lahan ini boleh dipindahtangankan namun harus disetujui oleh pihak pemberi lahan (hula-hula); 

(4) indahan arian (sumber makanan), yaitu lahan yang diberikan oleh hula-hula kepada borunya dengan dibarengi hak kepemilikan, namun tidak boleh dipindahtangankan kepada pihak lain; 

(5) panjaean (batu loncatan), yaitu sebidang tanah yang diberikan oleh orang tua, ketika orang tuanya masih hidup, kepada anak laki-laki setelah anak laki-laki tersebut menikah; 

(6) dondontua, yaitu tanah yang diberikan pada cucu laki-laki tertua dari anak laki-laki tertuanya; 

(7) upasuhut, yaitu sebidang tanah yang diberikan pada cucu laki-laki tertua dari anak laki-laki bungsu; dan 

(8) marga di luar marga pemilik tanah dapat memilki tanah jika mereka telah menikah dengan perempuan dari marga pemilik tanah. Mereka biasanya disebut sonduk hela. Tanah yang diperoleh dapat diwariskan kepada keturunannya tetapi tidak dapat dijual atau dihibahkan kepada pihak lain. 

Selain aturan tradisional kepemilikan lahan tersebut, terdapat juga sistem perpindahan hak lahan di masyarakat Batak Toba (Situmorang 2000), yakni : 

(1) dondon (gadai), yaitu pemilik lahan boleh menggadaikan satu areal lahan kepada pihak lain, dengan kewajiban pembeli lahan harus memberikan lahan tersebut kepada pemilik awal kapanpun ketika si pemilik lahan menebusnya kembali. Gadai biasanya dilakukan sesama penduduk desa atau antara anggota keluarga; 

(2) mamola pinang (hak pakai), yaitu pengelola lahan memberikan “sewa” lahan dari hasil panen, terutama padi sawah, dengan perbandingan antara penyewa dan pemilik, dua banding satu dari hasil bersih lahan setelah dikurangi biaya input produksi; 

(3) pate (jual putus), yaitu lahan dijual secara penuh kepada pihak lain, dengan catatan harus ditawarkan dulu ke pihak “dongan tubu” (saudara semarga) si pemilik lahan, dan apabila saudaranya tidak mau membeli, baru boleh ditawarkan ke marga ataupun pihak lain. Tanah perlu untuk Letak Pembangunan Situasi yang dijelaskan di atas, akan menjadi persoalan, manakala tidak ada pengaturan-pengaturan yang ditetapkan pemerintah, terkait tanah. 

Paslon terpilih perlu mengaturnya, misalnya dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda). Dalam suatu diskusi yang pernah diselenggarakan sebuah lembaga non pemerintah yang ada di Kabupaten Samosir, mengemuka kasus “ada investor yang mau membangun wisata desa, butuh tanah lebih kurang 1 hektar, namun tidak tersedia, padahal banyak tanah yang kosong dan terlantar”. 

Tanah memang luas, tetapi untuk memakainya terbentur pada karakteristik tanah yang dijelaskan sebelumnya. Dalam situasi inilah, pemerintah hadir (salah satunya memakai Perda), menyediakan tanah dengan pengaturan yang sedemikian rupa dalam pemanfaatan dan penggunaannya. 

Perlu diketengahkan juga bahwa wilayah Kabupaten Samosir merupakan wilayah yang didiami dan dihuni oleh masyarakat dengan adat istiadat serta hak-hak tradisional lainnya yang sudah lama tumbuh dan berkembang serta tetap dipelihara dengan baik sampai saat ini. 

Untuk menjamin perlindungan dan kepastian hukum terhadap hak-hak atas tanahnya, penetapan Perda adalah keniscayaan. Tanahtanah terlantar yang tidak memberikan manfaat, namun tidak dapat dimanfaatkan dan digunakan karena terbentur karakteristik kepemilikannya, musti segera diatur. 

Dahulu, Samosir terkenal sebagai penghasil bawang, kacang, mangga, padi, bahkan ternak. Selain terbesar, juga khas. Kekhasan itu ditulis dalam lirik lagu Pulau Samosir (bait kedua) “Disi do pusokhi pardengkeanhu haumangki. 

Gok disi hansang nang eme nang bawang. Rarak do pinahan di dolok i”. Terjemahannya “Di situ hatiku, sawahku tempat hidup ikan. Banyak di situ kacang, dan padi, dan bawang. Ternak bertebaran dibukit”. 

Paslon terpilih, persoalan tanah kami titip dipundakmu untuk diatur. Tanah bagian strategis dari pembangunan yang dimanfaatkan dan digunakan untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. Pengaturan tanah akan memudahkanmu “Membangun Samosir dan Mensejahterakan Masyarakat”, itulah VISI-mu. (Oleh Dr Pernando Sinabutar, S.Hut, M.Si, Bekerja di Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VI Manado).

Kiri : Cawagub Jambi Ratu Munawaroh Zulkifli, Mufida Kalla dan Mantan Wapres RI Jusuf Kalla.

Ratu Munawaroh bertemu dengan Wakil Presiden RI Periode 2004 - 2009 dan Periode 2014 - 2019 ini di kediaman Jusuf Kalla, Jakarta sore tadi Selasa, 17/11/2020. Dalam foto yang beredar, JK - sapaan akrabnya terlihat didampingi sang istri Mufidah Kalla.

Cawagub yang berpasangan dengan Cek Endra merupakan kader PDIP mengaku mendapatkan dukungan khusus dari JK. “Beliau sangat senang dan sangat mendukung saya,” ujar Ratu yang mengusung slogan Jambi CERAH.

Bahkan pertemuan yang penuh dengan kekeluargaan ini berlangsung selama 1,5 jam. Banyak hal yang diperbincangkan dan beliau berharap jika terpilih bisa sukses membangun Jambi sebaik - baiknya. “Beliau berseloroh, saya lagi uji disertasi,” ungkap Ratu Munawaroh.

JK sendiri dalam video pendek memberikan dukungan atas pencalonan Ratu Munawaroh yang diusung Partai Golkar dan PDIP. “Dalam kesempatan ini saya mengucapkan selamat kepada bu Ratu dalam waktu dekat akan pilkada. Kita doakan berhasil membangun Jambi sebaik - baiknya,” kata JK. (Berbagai Sumber, MH – Fendi Sinabutar).