Presiden Joko Widodo Tinjau Lokasi Pengembangan Lumbung Pangan Nasional Di Kabupaten Kapuas

Written By MAJALAH HOLONG ONLINE on Kamis, 09 Juli 2020 | Juli 09, 2020

Presiden Joko Widodo saat mendengarkan paparan terkait lumbung pangan nasional di Desa Bentuk Jaya Kecamatan  Dadahup Kabupaten Kapuas Provinsi Kalteng, Kamis (9/7/2020).

Jambi, MH - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau lokasi pengembangan food estate atau lumbung pangan Nasional dalam kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Tengah, Kamis (9/7/2020).

Setelah sampai di Kalimantan Tengah lokasi yang pertama ditinjau Presiden Jokowi bersama rombongan  adalah Desa Bentuk Jaya Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas yang diharapkan  menjadi daerah lumbung pangan baru di luar Pulau Jawa. 

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara tampak menerima pemaparan yang dipandu oleh Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Setelah itu mantan Walikota Solo ini meninjau lahan-lahan yang akan menjadi lumbung pangan Nasional di daerah tersebut.

Selanjutnya Presiden Jokowi juga berdiskusi sejenak bersama Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan sejumlah Menteri lainnya terkait pengembangan kawasan lumbung pangan Nasional tersebut di sebuah gubuk tak jauh dari lokasi peninjauan.

Turut serta di antaranya Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Bupati Kapuas Ben Brahim S. Bahat.

Untuk diketahui, lumbung pangan baru di Kabupaten Kapuas direncanakan menempati lahan potensial seluas 20.704 hektare. Dari jumlah tersebut lahan yang telah fungsional mencapai 5.840 hektare.

Secara keseluruhan, terdapat kurang lebih 165.000 hektare lahan potensial di Kalimantan Tengah yang diperuntukkan bagi pengembangan kawasan lumbung pangan Nasional. Saat ini lahan seluas 85.500 hektare dari jumlah keseluruhan itu merupakan lahan fungsional yang sudah berproduksi tiap tahunnya.

Korporasi petani akan menjadi basis pengembangan kawasan lumbung pangan baru di Kalimantan Tengah ini yang akan dilakukan secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan bahkan peternakan di suatu kawasan.

Para petani yang menggarap lahan dan peternakan itu selanjutnya akan terkonsolidasi dalam kelompok-kelompok tani dengan terlebih dahulu difasilitasi baik sarana maupun prasarana serta pendukung lainnya.

Selepas meninjau lokasi pengembangan lumbung pangan, Kepala Negara beserta rombongan  juga meninjau pengerjaan saluran irigasi Primer Induk di UPT A.5, Kecamatan Dadahup, yang dipandu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono.

Usai kegiatan di Kabupaten Kapuas, mantan Gubernur DKI Jakarta bersama rombongan melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Pulang Pisau dengan menggunakan kendaraan jalur darat. (Berbagai Sumber, MH - Fendi Sinabutar).

Bupati Dairi Lantik 11 Kepala Dinas, Wabup Protes Karena Tidak Dilibatkan

Written By MAJALAH HOLONG ONLINE on Rabu, 08 Juli 2020 | Juli 08, 2020

NAIK PODIUM: Wakil Bupati Dairi, Jimmy AL Sihombing naik ke podium pelantikan dan protes tidak diundang serta tidak ada koordinasi pada pelantikan pejabat Eselon II, Selasa (7/7) di Balai Budaya Sidikalang.

Jambi, MH - Bupati Dairi Eddy Keleng Ate Berutu melantik 11 pejabat pada Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama (Eselon II), Selasa (7/7) di Balai Budaya Sidikalang.

Sebelas pejabat yang dilantik yakni Kepala Dinas Pendidikan Jonni Wesli Purba, Kadis Kesehatan Ruspal LR Parluhutan Simarmata, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Anggara Ramses Sinurat, Kadis Sosial Parulian Sihombing, Kadis Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Rotua Panjaitan.

Selanjutnya Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Junihardi Siregar, Kadis Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Mahadi Kudadiri, Kadis Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Hasoloan Hasugian, Kadis Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Efendi Berutu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah Hotamaida Dina Uli Butabutar dan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Dekman Sitopu.

Pelantikan itu dihadiri Ketua DPRD Dairi Sabam Sibarani, Dandim 0206/ Dairi, Letkol Hadi Purwanto, Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang Ledis Meriana Bakara, Kajari Dairi Syahrul Jhuaksa Subuki dan Sekretaris Daerah, Leonardus Sihotang.

Bupati Dairi dalam sambutan mengatakan, pelantikan eselon II tidak ada mahar, agar pejabat yang dilantik bekerja dengan iklas dan tulus. Semua yang dilantik sesuai hasil dari tiga besar seleksi yang dilakukan panitia.

Dari 14 OPD yang lowong, hanya 11 pimpinan OPD yang dilantik, sisanya masih menunggu persetujuan pemerintah vertikal seperti Inspektur dan Kepala Disdukcapil. Sementara, untuk Sekretaris dewan, masih menunggu rekomendasi pimpinan DPRD.

Menurut bupati, jabatan adalah amanah dan ada konsekuensi kepada Tuhan. Pejabat yang dilantik harus kerja keras, disamping mewujudkan visi- misi Dairi Unggul, juga dihadapkan pada pandemi Covid-19.

Pada saat pembacaan surat keputusan oleh Sekretaris BKPSDM Dairi Horas Pardede, Wakil Bupati Dairi Jimmly AL Sihombing langsung masuk ruang pelantikan dan naik ke podium sambil menyampaikan protes karena tidak diundang dan tidak ada koordinasi. Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada Forkopimda yang hadir.

Jimmy menanyakan kepada Kepala BKPSDM, apakah hasil seleksi Eselon II ditembuskan kepada wakil bupati sebagai pengawas dan pembina ASN.

Menurutnya, bupati dan wakil bupati satu kesatuan dipilih masyarakat. “Harusnya bupati berkoordinasi dalam hal pelantikan pejabat. Bupati dan wakil bupati sama- sama punya legitimasi dengan harapan bagus menjalankan pemerintahan yang kondusif," ucap Sihombing.

Jimmy juga mengaku tidak tahu nama- nama pejabat yang dilantik, karena berkas sama sekali tidak ditembuskan. "Bagaimana wakil bupati menjalankan tugas pengawasan dan pembinaan ASN, tidak ada koordinasi," ungkapnya.

Bukan meminta jatah pejabat. Dan Jimmy mengatakan sudah cukup sabar, mulai dari pelantikan pejabat pertama, tidak dilibatkan dan tidak ada koordinasi. "Bagaimana mewujudkan harmoni keberagaman tetapi bupati dan wakil bupati tidak pernah koordinasi," kata Jimmy.

Ketua DPRD Dairi Sabam Sibarani diminta tanggapannya usai pelantikan menyayangkan kejadian itu. Sabam berharap hal demikian tidak perlu terjadi, jika mau membangun Dairi yang lebih baik. "Bupati dan wakil bupati satu paket, sehingga harus tetap kompak dalam memutuskan sesuatu kebijakan apapun, termasuk pengisian jabatan," ungkapnya. (SIB).

Kaldera Toba Ditetapkan Sebagai UNESCO Global Geopark

Kaldera Toba di Sumatera Utara. Foto: Dok. KBRI Paris.

Jambi, MH - Dewan Eksekutif UNESCO menyepakati Kaldera Toba di Sumatera Utara ditetapkan sebagai UNESCO Global Geopark pada Sidang ke-209 Dewan Eksekutif UNESCO di Paris, Selasa (7/7).

Dalam acara tersebut, anggota Dewan Eksekutif UNESCO menetapkan 16 UNESCO Global Geopark baru, termasuk Kaldera Toba.

Pemerintah Indonesia telah berhasil meyakinkan UNESCO bahwa Kaldera Toba memiliki kaitan geologis dan warisan tradisi yang tinggi dengan masyarakat lokal, khususnya dalam hal budaya dan keanekaragaman hayati. Dalam konteks inilah, Negara anggota UNESCO mendukung Kaldera Toba dilestarikan dan dilindungi sebagai bagian dari UNESCO Global Geopark.

“Melalui penetapan ini, Indonesia dapat mengembangkan geopark Kaldera Toba melalui jaringan Global Geoparks Network dan Asia Pacific Geoparks Network khususnya dalam kaitan pemberdayaan masyarakat lokal,” jelas Dubes RI Arrmanatha Nasir dalam keterangan resmi KBRI Paris, Rabu (8/7).

Arrmanatha mengatakan, penetapan Kaldera Toba sebagai UNESCO Global Geopark memberi kesempatan dan sekaligus juga tanggung jawab bagi Indonesia, khususnya bagi masyarakat setempat.

Penetapan Kaldera Toba, dapat mendorong pengembangan perekonomian dan pembangunan berkelanjutan di Kawasan tersebut. Sehingga, terbuka peluang bagi masyarakat setempat untuk mempromosikan budaya, produk lokal, serta penciptaan lapangan pekerjaan yang lebih luas.

“Pada saat yang sama, dengan adanya pengakuan dan perhatian dunia terhadap Kaldera Toba, pemerintah dan masyarakat setempat berkewajiban untuk meningkatkan dan terus menjaga kelestarian lingkungan dan keutuhan dari Kawasan Kaldera Toba,” ungkap Arrmanatha.

Penetapan Kaldera Toba sebagai UNESCO Global Geopark, merupakan proses panjang dari upaya bersama berbagai pemangku kepentingan baik pemerintah pusat dan daerah maupun masyarakat setempat yang tinggal di kawasan Danau Toba.

“Proses persiapan untuk mendapatkan pengakuan UNESCO bagi Kaldera Toba, menunjukkan komitmen tinggi dan kerja sama yang baik dari semua pihak di Indonesia sejak awal proses, dari pengumpulan data, menyelenggarakan berbagai workshop, penyusunan dan negosiasi dokumen nominasi untuk diajukan ke UNESCO,” sebutnya.

Kaldera Toba berhasil masuk daftar UNESCO setelah dinilai dan diputuskan UNESCO Global Geoparks Council pada Konferensi Internasional UNESCO Global Geoparks ke-IV di Lombok, Indonesia, pada 31 Agustus-2 September 2019.

Kaldera Toba terbentuk dari ledakan super volkano 74.000 tahun lalu. Dasar kaldera tersebut dipenuhi dengan air dan menjadi danau terbesar di Indonesia.

Keindahan Kaldera Toba dan kekayaan budaya yang dimiliki menjadikan Danau Toba sebagai salah satu tujuan wisata andalan Indonesia yang masuk dalam daftar ’10 Bali Baru’.

Selain Kaldera Toba, Indonesia telah memiliki 4 situs UNESCO Global Geopark lainnya, yakni, Batur, Cileteuh, Gunung Sewu, dan Rinjani.

Indonesia juga memiliki banyak kekayaan alam dan budaya yang masuk dalam daftar UNESCO antara lain 10 warisan budaya tak benda 9 situs warisan budaya dan alam, serta 16 cagar biosfer yang telah tercatat di UNESCO. (kumparanNews).

Tol Pekanbaru - Rengat Dan Rengat - Jambi Siap Dibangun, Masuk Tahap Penetapan Lokasi

Written By MAJALAH HOLONG ONLINE on Selasa, 07 Juli 2020 | Juli 07, 2020

Gerbang Tol Pekanbaru.

Jambi, MH - Pembangunan jalan tol di Provinsi Riau akan terus berlanjut setelah ruas Pekanbaru - Dumai rampung. Kali ini pembangunan akan berlanjut ke wilayah lintas timur, yakni proyek tol Pekanbaru - Rengat.

Tahapan saat ini baru penetapan lokasi (penlok) pembangunan tol Pekanbaru - Rengat, Indragiri Hulu (Inhu), Riau dan Rengat - Jambi telah diajukan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"GM Tol Sumatera sudah menyampaikan ke kami mengenai trase jalan tol dari Pekanbaru menuju Rengat, kemudian dari Rengat menuju Jambi sudah diajukan ke Menteri PUPR," kata Gubernur Riau, Syamsuar, (6/7/20).

Pengajuan penlok jalan bebas hambatan ini, untuk mendapatkan persetujuan penlok pembangunan tol Pekanbaru - Rengat dan Rengat - Jambi dari Kementerian PUPR.

"Mudah-mudahan bisa segera disetujui Kementerian PUPR, agar progresnya bisa cepat," ujarnya.

Selain penlok tol Pekanbaru - Rengat dan Rengat - Jambi, Syamsuar menyebut penlok pembangunan tol Bangkinang - Pangkalan Sumatera Barat juga sedang disiapkan.

"Sekarang pembangunan tol dari Pekanbaru - Bangkinang dalam progres, selanjutnya akan disampaikan penlok tol Bangkinang - Pangkalan," katanya. (Otomotifnet.com). 

Kasus Aceh: Cut Fitri Handayani Dari Islam Ke Kristen, Kenapa Marah

Cut Fitri Handayani asal Langsa Aceh dari Islam masuk Kristen.

Jambi, MH - Ada satu pertanyaan besar di Indonesia: boleh tidak sih seseorang itu pindah agama? Kalau pindah ke Islam sih jelas boleh, kan? Banyak contohnya. Tapi bagaimana kalau dari Islam pindah ke Kristen? Inilah pertanyaan yang sekarang mengemuka gara-gara seorang perempuan dari Langsa, Aceh, namanya Cut Fitri Handayani, memutuskan pindah ke Kristen. Ini ramai.

Dan ada testimoninya di video. Di testimoninya itu dia bilang dia menyatakan melakukan perpindahan agama itu dengan sadar, sehat jasmani, dan rohani, tanpa paksaan.

Fitri sendiri adalah seorang janda dengan dua putri yang kini sudah menikah dengan pria Kristen. Kasus ini menjadi ramai karena keluarga Fitri tidak terima. Mereka menuduh Fitri diculik pria yang dituduh sebagai seorang rentenir.

Keluarga Fitri ramai-ramai, termasuk ibunya yang sudah tua, mendatangi kediaman Fitri yang sekarang menetap di Medan. Dua anak Fitri dirampas dan dibawa pulang ke Aceh. Fitri sendiri berusaha dipaksa kembali, tapi Fitri menolak.

Kemudian ada kelompok di Langsa yang menyatakan akan memaksa Fitri kembali ke Aceh dan memaksa dia pindah menjadi muslim kembali. Kelompok ini juga terekam di video yang beredar di YouTube. Mereka bilang mereka akan meminta Dinas Sosial, serta aparat hukum, dan FPI untuk memaksa Fitri kembali ke Aceh. Ada pula video pemuka agama yang mengecam langkah Fitri masuk Kristen.

Apa yang terjadi ini jelas penindasan Hak Asasi Manusia. Keluarga Fitri betapapun mereka mungkin kecewa dengan keputusan Fitri, tidak memiliki hak sedikit pun untuk memaksa Fitri meninggalkan agama barunya.

Lebih jauh lagi, mereka tidak punya hak sedikit pun untuk merebut kedua anak Fitri. Yang bisa meminta hak pengasuhan kedua anak itu hanya mantan suami Fitri. Negara bisa campur tangan, kalau Fitri terbukti melalaikan kewajibannya sebagai orang tua, atau kalau Fitri terbukti menyiksa anaknya, atau menelantarkan mereka, misalnya.

Tapi kalau cuma pindah agama, itu bukan alasan yang cukup untuk merebut kedua anak itu. Atau kalau mau, ya ajukanlah melalui proses beradab, datang ke pengadilan. Bukan dengan merebut paksa.

Tapi memang, ini adalah persoalan yang mungkin akan terus dihadapi. Banyak orang Islam marah ketika mendengar ada muslim pindah ke agama lain. Kemarahan itu sama sekali tidak bisa diterima.

Apa sih alasan yang bisa diterima untuk menolak perpindahan agama? Kita lihat UUD kita. Di Pasal 28 UUD 1945 jelas dikatakan "Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadah menurut agamanya. Setiap orang berhak meyakini kepercayaan sesuai dengan hati nuraninya." Jadi, sesuai dengan hati nuraninya.

Dalam kasus Fitri, orang Islam boleh saja mengatakan Kristen itu agama sesat, atau bahwa Fitri akan masuk neraka, atau sebutan-sebutan busuk lainnya. Tapi bagaimana kalau hati nurani Fitri mengatakan Kristen adalah agama yang benar. Biarlah Fitri yang bertanggung jawab atas pilihan-pilihan hidupnya.

Mengapa orang lain harus marah? Saya tahu di banyak komunitas Islam di luar negeri, masih ada praktik pembunuhan orang yang dianggap murtad dari Islam. Tapi tentu saja praktik semacam itu adalah perilaku barbarik yang hanya dimiliki kaum yang terbelakang. 

Kita kan di Indonesia, dan kita tentu tidak ingin menjdi sama primitifnya dengan mereka.

Kalau Anda tanya saya, saya akan jawab bahwa saya tidak percaya Fitri akan masuk neraka karena dia masuk Kristen. Saya muslim, tapi saya percaya Tuhan Maha Adil dan Dia akan menempatkan semua orang baik - terlepas dari agamanya - di surga.

Buat saya, tidak masuk akal bila Tuhan menjadikan surga hanya untuk umat agama tertentu. Tapi itu saya, setelah saya belajar Islam secara mendalam.

Nah, orang bisa saja berbeda pandangan dengan saya, tapi mereka yang percaya bahwa surga hanya diperuntukkan buat orang Islam juga harus tahu bahwa di masyarakat beradab saat ini, setiap manusia bertanggung jawab atas tindakannya masing-masing. Memilih agama adalah hak asasi manusia.

Mereka yang memaksa Fitri pindah dari Kristen jelas mengancam Hak Asasi Manusia. Mereka yang memaksa Fitri kembali ke Islam jelas tidak paham bahwa mereka hidup di Indonesia yang melandaskan diri pada UUD yang percaya pada Hak Asasi Manusia yang tidak diskriminatif.

Orang-orang Islam ini kan sadar bahwa saat ini banyak mualaf terkenal. Ada Irena Handono, Bernard Nababan, Insan Mokoginta, Bernard Abdul Jabbar, Steven Indra Wibowo, Felix Siauw, Yahya Waloni, Ahmad Kainama, Deddy Corbuzier. Mereka semua masuk Islam.

Dan ironisnya banyak dari mereka yang justru sekarang menjelek-jelekkan agama lamanya. Jadi, kalau orang yang menentang perpindahan Fitri ke Kristen mau konsisten, mereka seharusnya juga menolak perpindahan para mualaf itu ke Islam. Ironisnya, para mualaf itu justru dielu-elukan. Tapi begitu ada satu orang Islam masuk Kristen saja, langsung marah-marah.

Saya percaya kita semua harus membela Fitri. Fitri berhak pindah masuk Kristen. Fitri berhak mengasuh anak-anaknya. Ulama Indonesia yang masih punya akal sehat harus bicara. Majelis Ulama Indonesia harus bicara. Para ulama dari oraganisasi-organisasi Islam harus bicara. Para ulama Indonesia harus menegaskan tidak ada paksaan dalam Islam.

Para pemuka Islam memang berkewajiban mensyiarkan ajaran Islam.Tapi kalau ternyata ada umat Islam yang tidak percaya dengan syiar tersebut, ya itu adalah hak orang itu yang harus dijamin.

Apa yang terjadi dalam kasus Fitri jelas mencoreng nama Islam. Begitu cerita ini nanti memviral ke dunia, Islam akan tampak sebagai agama terbelakang yang jauh dari toleransi.

Saya justru percaya apa yang terjadi ini akan mendorong lebih banyak kalangan terdidik mencemooh dan meninggalkan Islam atau bahkan meninggalkan agama secara keseluruhan. Islam sebagai agama tidak akan dilihat lagi sebagai ajaran yang membawa nikmat dan kedamaian. 

Marilah kita berharap bahwa hak Fitri kembali dipulihkan. Mari bersama-sama kita tinggalkan cara beragama yang sempit, terbelakang, mengancam. Mari gunakan akal sehat. Karena hanya dengan akal sehat, agama akan membawa manfaat. (Oleh Dr Ade Armando, M.Sc Dosen FISIP Universitas Indonesia).

PUPR Mulai Tata Kampung Ulos Samosir Saat Tatanan Normal Baru

Written By MAJALAH HOLONG ONLINE on Senin, 06 Juli 2020 | Juli 06, 2020

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Jambi, MH - Memasuki tatanan normal baru, pemerintah fokus pada dua hal yakni percepatan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

Untuk mendukung pemulihan ekonomi, khususnya di sektor pariwisata, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melanjutkan penataan di 5 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Prioritas yakni Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo dan Manado - Likupang.

“Dalam tatanan normal baru, pemerintah meyakini bahwa salah satu sektor ekonomi utama yang dapat rebound dengan cepat adalah sektor pariwisata. Untuk itu tidak ada kegiatan pembangunan infrastruktur pada 5 KSPN yang dihentikan,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono melalui siaran pers, Senin (6/7/2020).

Pulau Samosir, Provinsi Sumatera Utara sebagai salah satu destinasi dalam KSPN Danau Toba terkenal dengan keindahan alamnya dan keunikan Budaya, termasuk pembuatan kain tenun Ulos khas Sumatera Utara yang dibuat secara tradisional.

Basuki menjelaskan, kegiatan produksi tenun ulos yang menampilkan kearifan lokal juga menjadi daya tarik tersendiri bagi para turis domestik dan mancanegara.

Sebagai upaya mempertahankan seni dan budaya lokal dalam produksi tenun ulos, Kementerian PUPR pada tahun 2020 ini telah memulai proses lelang pekerjaan Penataan Kampung Ulos Huta Raja dan Huta Siallagan di Kabupaten Samosir dengan Pagu DIPA 2020 hingga 2021 sebesar Rp 57,9 miliar.

Kedua desa tersebut selama ini dikenal sebagai desa wisata yang kerap disambangi wisatawan. Selain sebagai pusat tenun, di kawasan Huta Raja juga masih terdapat Rumah Adat Batak Samosir atau Rumah Gorga.

"Selain sebagai pusat tenun, dengan adanya beberapa Rumah Gorga yang sudah cukup tua menjadikannya sebagai kawasan pusaka. Ada sekitar 40 unit rumah yang akan kita coba rehabilitasi, supaya pelatihan tenun dan keahliannya terus berlanjut," kata Basuki.

Ditambahkan Basuki, ruang lingkup penataan adalah perbaikan kondisi rumah gorga dan lingkungannya. Selain kondisi beberapa rumah yang sudah terdegradasi, sebagian rumah lainnya telah beralih wujud menjadi rumah modern.

"Bila Kampung Tenun Ulos Huta Raja dapat ditata dengan lebih baik serta dilengkapi dengan berbagai infrastruktur dasar, seperti air bersih sanitasi dan lansekap yang menarik, maka diharapkan dapat meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung," pungkasnya.

Sebelumnya pada 2017, Kementerian PUPR juga telah menyelesaikan penataan kawasan di KSPN Danau Toba yakni di Tomok, Kabupaten Samosir dengan anggaran Rp 3,4 miliar diantaranya untuk pembangunan area kios, mushala, pedestrian, drainase, WC umum, dan Tempat Pembuangan Sampah Sementara.

Selanjutnya pada 2018 juga telah diselesaikan penataan kawasan wisata Tomok Tuktuk Siadong Kabupaten Samosir dengan anggaran Rp 2,4 miliar untuk pembangunan menara selfie dan toilet, kios, tempat tenun, dan perbaikan kawasan makam. (TRIBUNNEWS.COM).

Bus PT RAPI Kecelakaan Tunggal Di KM 46 Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muarojambi

Written By MAJALAH HOLONG ONLINE on Sabtu, 04 Juli 2020 | Juli 04, 2020

Bus PT Raja Perdana Inti (RAPI).

Jambi, MH - Kecelakaan Lalu Lintas kembali terjadi di wilayah hukum Polres Muarojambi Jl Lintas Timur tepatnya di KM 46 RT 05 di Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muarojambi Bus Penumpang antar Provinsi  PT Raja Perdana Inti (RAPI), Sabtu (4/7/2020) sekitar pukul 10.15 Wib.

Kecelakaan ini merupakan kecelakaan tunggal disinyalir karena kesalahan sang sopir, Bus PT Rapi dengan Nopol BK 7206 UA, dari keterangan saksi mata kecelakaan berawal dari Bus PT RAPI yang datang dari arah Jambi  menuju Merlung Tanjabbar dengan kecepatan tinggi pada saat jalan tikungan ke kiri kemudian tikungan ke kanan mendahului  kendaraan truk.

Akibat kecelakaan tersebut puluhan penumpang mengalami luka-luka dan dilarikan ke Rumah Sakit Umum Ahmad Ripin Muarojambi Komplek perkantoran Pemerintah Kabupaten  Muarojambi. Selain dirujuk ke Rumah Sakit Umum Ahmad Ripin, ada juga beberapa orang penumpang yang di rujuk ke Rumah Sakit Umum Raden Mattaher Jambi diduga karena mengalami luka yang cukap parah. Dalam insiden ini tidak ada yang meninggal dunia.

Sementara informasi dari pihak kepolisian menyatakan, 'Ya diduga laka tunggal yang dialami oleh Bus Mercedes Benz PT RAPI dengan nopol BK 7206 UA," ungkap Kasat Lantas Polres Muarojambi M Firdaus melalui Kasubbag Humas AKP Amradi Sabtu, 4/7/2020.

AKP Amradi pihaknya telah melakukan pengecekan di lokasi kejadian dan menanyai sejumlah saksi mata yang melihat kejadian tersebut. Hasilnya diketahui bahwa kecelakaan bermula saat Bus penumpang PT Rapi melaju dari arah Jambi menuju Merlung Tanjabbar tersebut melaju dengan kecepatan tinggi. Sementara kondisi jalan yang dilalui merupakan tikungan kiri - kanan.

"Kemudian bus tersebut hendak mendahului kenderaan di depannya yang berjenis truk dengan memakai lajur aspal sebelah kanan. Karena kecepatan tinggi dan kondisi jalan yang menikung bus tersebut oleng dan sopirnya hilang kendali hingga akhirnya terguling," ujar AKP Amradi.

Lantaran kejadian tersebut 9 orang penumpang mengalami luka ringan dan 2 orang mengalami luka berat. Semua korban sudah dievakuasi ke Rumah Sakit untuk mendapat pertolongan. Sedangkan sopir bus tersebut melarikan diri, ungkap AKP Amradi. (MH - Fendi Sinabutar).

Prof. Dr Sihol Situngkir, MBA Terpilih Sebagai Rektor Unika St. Thomas Medan Periode 2020-2024

Prof Dr Sihol Situngkir, MBA.

Jambi, MH - Dewan Pengurus Yayasan St. Thomas Medan memutuskan memilih Prof. Dr Sihol Situngkir, MBA sebagai Rektor Universitas Katolik (Unika) St. Thomas Medan periode 2020-2024.

Prof. Sihol dinyatakan layak setelah melewati evaluasi dan penilaian dari berbagai aspek. Ia dinyatakan unggul melebihi dua kandidat lainnya lewat proses seleksi yang berakhir pada 30 Juni 2020.

Pemilihan Prof. Sihol Situngkir ini dinyatakan dalam surat resmi Pemberitahuan Rektor Terpilih dengan nomor 0585/YST/G.16/07.’20 yang ditandatangani Ketua Pengurus Yayasan St. Thomas Medan Dr. Pirma Simbolon.

“Dewan Pengurus Yayasan Santo Thomas Medan memutuskan bahwa Rektor terpilih adalah Sdr. Prof. Dr. Drs. Sihol Situngkir, MBA,” demikian isi surat dimaksud.

Selanjutnya Dewan Pengurus Yayasan St. Thomas telah  menyurati Dewan Pembina Yayasan St. Thomas dengan nomor surat 0580/YST/G.16/0.’20 tanggal 1 Juli 2020 dan Dewan Pembina Yayasan St. Thomas telah memberi persetujuan sesuai surat nomor 256/Y/STH/KA/VII.’20 tanggal 1 Juli 2020.

Dalam pesan singkatnya, Prof. Sihol menceritakan awal keterlibatannya sebagai Rektor Unika St. Thomas Medan. Menurutnya keiikutsertaan dalam pemilihan rektor adalah cerita cukup panjang. “Saya pandang keterlibatan ini sebagai panggilan Ilahi untuk mengab di Gereja,” ujarnya.

Menurutnya, keterlibatannya ini sudah mulai sejak tahun 2011. Saat itu Uskup Agung Emeritus Medan Mgr. Anicetus Bongsu Sinaga OFMCap pernah mengajaknya. Tetapi panggilan ini belum bisa dipenuhi karena dirinya baru enam bulan menjabat sebagai Eselon I Staf Ahli Menteri Sekretaris Negara Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat.

“Waktu itu saya sanggupi duduk di Depan Penyantun Unika St. Thomas bersama Alm. Dr. Cosmas Batubara. Di mana Pak Cosmas menjabat Ketua serta Dr. Salman Habeahan sebagai Sekretaris,” jelasnya.

Ia melanjutkan, pada November 2018, Uskup Agung Medan Mgr. Kornelius Sipayung OFMCap kembali mengajaknya ikut ambil bagian membantu memikirkan pengambangan Unika St. Thomas Medan.

“Tentu panggilan yang mulia ini saya hargai tulus seraya minta doa dari Mgr. Sipayung. Saya lalu usulkan dengan melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) tanggal 29 Februari 2019 di Kampus Unika St. Thomas Medan,” ungkapnya.

Bagi Sihol, tugas ini sudah selesai setelah FGD. Namun dorongan dari berbagai pihak bermunculan kepada dirinya untuk segera turun gunung sekalian memperbaiki dan mengembangkan Unika St. Thomas. “Akhirnya dengan dorongan doa Romo Jack Tarigan dari Paroki Kristus Raja Pejompongan, Jakarta, maka menjurus pula panggilan ini, maju sebagai calon rektor,” cerita Sihol.

Prof Dr Sihol Situngkir, MBA.

Menurut Sihol, kebutuhan utama Unika St. Thomas Medan saat ini tergambar dalam banyak hal. Pertama, perlu kesepakatan dan komitmen baru antara Yayasan St. Thomas dengan rektor yang baru untuk melakukan revitalisasi tata kelola universitas yang baik (good university governance). Kedua, perlu adanya transformasi akademik. Ketiga, perlu peningkatan standar mutu. Keempat, perlu kerjasama dan kolaborasi dengan berbagai pihak.

Dalam pandangan Sihol, ada beberapa rencana program strategi pengambangan Unika St. Thomas Medan yang diringkas dalam lima point penting:

Pertama, Meningkatkan reputasi Unika St. Thomas dengan prestasi akademik dengan revitalitasi dan tata kelola universitas yang baik guna pengembangan SDM unggul, peningkatan kesejahteraan, dan pelayanan baik. 

Kedua, Melaksanakan transformasi akademik dengan peningkatan mutu Tri Dharma Perguruan Tinggi, menghidupkan atmosfer akademik, penguatan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan monitoring and evaluation (MONEV) berbasis ICT terpadu. 

Ketiga, Memperbaiki tata kelola keuangan berbasis GCG guna peningkatan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas. Mendorong penciptaan diversifikasi pendapatan, pemberdayaan prodi-prodi, pendirian prodi vokasi baru dan program Pasca Sarjana, pembentukan pusat studi baru dan kemandirian fakultas-fakultas. 

Keempat, Membangun database berbasis ICT terpadu guna memenuhi kriteria akreditasi nasional dan internasional serta untuk keperluan kerjasama dan kolabora. 

Kelima, Membangun jaringan kerjasama dan kolaborasi, sistem informasi, dan perencanaan lingkungan belajar yang lebih baik dengan melengkapi berbagai sarana dan prasarana serta arena pembelajaran di lingkungan pekarangan kampus serta mendirikan Taman Santiago dan Teknologi (Science and Technology Park/STP) di Kampus UNIKA Santo Thomas Medan. (HIDUPKATOLIK. Com).