Komisi II DPR RI Terkait Kecurangan Seleksi CPNS Desak Menpan RB Lakukan Seleksi Ulang Secara Menyeluruh

MAJALAH HOLONG ONLINE 11/04/2021 10:44:00 PM

Dr Junimart Girsang, SH, MBA, MH Anggota Komisi II DPR RI .

Jambi, MH - Menanggapi banyaknya laporan dugaan kecurangan saat seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2021 di media sosial. Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang, mendesak agar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen Pan RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) segera melakukan seleksi ulang secara menyeluruh agar masalah kecurangan tersebut clear.

Hal itu disampaikan Junimart Girsang yang juga politisi PDI Perjuangan ini sebagai tanggapan atas pernyataan dari Deputi Sistem Informasi Kepegawaian (Sinka) BKN, Suharman yang mengatakan terkait kecurangan itu pihaknya akan melakukan diskualifikasi kepada peserta yang ketahuan berbuat curang.

"Bukan diskualifikasi, ini kan ketahuan, bagaimana dengan yang lolos tidak ketahuan. Supaya lebih fair ya tidak ada pilihan, seleksinya yang perlu diulang. Kita khawatir ada peserta curang yang lolos dalam seleksi CPNS 2021.

Dikatakan lebih lanjut biar clear kita mendesak agar seleksi CPNS 2021 itu diulang saja, secara menyeluruh seleksinya. Terlepas ada atau tidaknya anggaran, ini konsekuensi," ujar Junimart Girsang, Kamis (4/11/2021).

Ditegaskannya, terkait kecurangan itu, sejak awal Komisi II DPR RI telah mengingatkan Kemen Pan RB dan BKN dalam setiap rapat kerja dengar pendapat agar dalam pelaksanaan seleksi CPNS 2021 dilakukan berbasis IT, serta harus sudah mengantisipasi kemungkinan terjadi kebocoran materi soal-soal.

Ia menyatakan dengan alasan sepanjang IT tersebut masih dikelola oleh manusia tidak menutup kemungkinan akan terjadi penyimpangan. "Sekarang kan terbukti, " ungkapnya.

"Jauh - jauh hari, kita di Komisi II DPR sudah mengingatkan agar peluang curang dalam seleksi CPNS Tahun 2021 ini diantisipasi. Salah satunya melalui sistem operator model digitalisasi, harusnya semua berbasis IT karena sepanjang manusia masih menjadi operator, kecurangan akan terjadi dan itu terbukti sekarang," ucap Politisi PDI-Perjuangan itu. (Berbagai Sumber, MH - Fendi Sinabutar).