![]() |
Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/BPN Marsekal (Purn) Hadi Hjahjanto didampingi Gubernur Jambi Dr Al Haris, S. Sos, MH. |
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Marsekal
(Purn) Hadi Tjahjanto mengingatkan konflik agraria di Provinsi Jambi masih
banyak.
Hadi Tjahjanto juga menyatakan bahkan,
Jambi menduduki posisi ke tiga di Indonesia terkait permasalahan itu, namun diakuinya
bahwa seiring waktu berjalan jumlah kasus tersebut terus berkurang..
Mantan Panglima TNI ini mengaku terus
menerima aduan konflik agraria yang terjadi di daerah Jambi. Persoalan tanah
yang diduduki warga transmigrasi juga menjadi sorotan Kementerian ATR/BPN.
"Kita masih terus menerima aduan
permasalahan lahan atau tumpang tindih. Hari ini kita sudah menyelesaikan
permasalahan tersebut. Terkait transmigrasi, itu bagian dari strategis
nasional. akan kita selesaikan," ungkap Hadi saat mengunjungi Kawasan Cagar
Budaya Nasional (KCBN) Muarajambi, Jambi, Kamis (24/8/2023) siang.
Dalam kesempatan yang sama, Hadi Tjahjanto mengapresiasi
BPN Provinsi Jambi yang berhasil “memanen” 13.366 sertifikat tanah tahun 2023 ini.
Terlebih lagi sebagian sertifikat itu termasuk bagian dari penyelesaian konflik
agraria.
"Kami bersyukur berkat kerja sama
pemerintah, BPN, Kepolisian, Kejaksaan dan TNI. Permasalahan di Provinsi Jambi
semakin berkurang," ujarnya.
Lulusan Akademi Angkatan Udara (1986) ini pun mengatakan pihaknya menargetkan 2,5 juta
bidang tanah yang sudah disertifikasi. Yang sudah terdaftar mencapai 1,8 juta
bidang. "Sisanya, 700 ribu lebih bidang lagi belum terdaftar.
Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara ini
juga sudah menyampaikan ke Kakanwil BPN Provinsi Jambi, setidaknya sebelum 2024
sudah 90 persen," ujarnya.
Sementara Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi
Purwanto mengatakan konflik agraria di Jambi tidak bisa dibiarkan. Karena itu, caleg
DPR RI Pemilu tahun 2024 ini berharap komitmen dan peran aktif lebih dari
Kementerian ATR BPN.
0 Komentar