Pilihan Tepat, PPTSB Sumut Solid Dukung Djarot-Sihar (Djoss) di Pilgubsu 27 Juni 2018

Ketua PPTSB Sumut 1 JR Sinaga (kedua dari kiri) dan Para Tokok PPTSB Sumut saat menyematkan Ulos kepada Djarot dan Istri saat acara Deklarasi PPTSB Sumut untuk memenangkan pasangan Djarot-Sihar di Naga Hall kawasan Amplas, Medan, Minggu (20/5/2018). Foto-foto WA PPTSB Jambi

MHO, Medan-Sebanyak 116.898 Kepala Keluarga (Kk) keluarga besar marga Sinaga yang tergabung dalam Parsadaan Pomparan Toga Sinaga Dohot Boruna (PPTSB) Se Sumatera Utara merasa bertanggungjawab dalam membangun Sumatera Utara lebih baik kedepan.

Guna mewujudkan perbaikan itu, lewat Pemilihan Kepala Daerah dalam hal ini Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut adalah langkah yang positif. Memberikan dukungan tanpa pamrih untuk pasangan Djarot-Sihar (Djoss) dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara 27 Juni 2018 adalah pilihan dan kebijakan langkah yang tepat.

Dukungan untuk Djoss itu disampaikan dalam Deklarasi PPTSB Sumut untuk memenangkan pasangan Djarot-Sihar di Naga Hall kawasan Amplas, Medan, Minggu (20/5/2018).

Ketua PPTSB Sumut 1 JR Sinaga mengatakan, organisasi paguyuban marga Sinaga tersebut telah berdiri sejak tahun 1940 dan kini di Sumut jumlah anggotanya mencapai 116.898 kepala keluarga.

Dalam mendukung pasangan cagub-cawagub yang diusung PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu, pihaknya tidak mengharapkan pamrih, bahkan sama sekali tidak meminta apapun dari calon.

Hal itu dikarenakan PPTSB tidak berkeinginan calon yang didukung tersebut terjebak dalam korupsi jika harus mengeluarkan biaya untuk meraih dukungan.

“Kami hanya meminta bapak betul-betul berbuat untuk Sumut," katanya di hadapan ratusan marga Sinaga yang menghadiri deklarasi itu.

Karena itu, PPTSB juga mengajak masyarakat untuk tidak mengharapkan bantuan atau materi dari calon gubernur agar dapat fokus dalam menjalankan pemerintahan yang bersih dari praktek korupsi.

Cagub Sumut Djarot Saiful Hidayat yang menghadiri deklarasi itu mengaku bangga atas komitmen PPTSB untuk mendukung Djoss. Apalagi dukungan dalam pilkada itu diberikan tanpa iming-iming atau pamrih sesuatu.

“Deklarasi ini hanyalah awal dari perjuangan kita untuk mewujudkan Sumut yang lebih baik," ujar Djarot.

Secara momentum, mantan Walikota Blitar dan mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengaku bangga karena dukungan tersebut diberikan pada tanggal 20 Mei yang merupakan Hari Kebangkitan Nasional.

Djarot mengatakan, meski berkeinginan untuk memenangkan Pilgub Sumut, tapi ia dan Sihar Sitorus telah berkomitmen untuk tidak menggunakan politik uang (money politic) karena bukan cara yang baik dalam demokrasi.

Karena itu, Djarot Saiful Hidayat meminta masyarakat untuk menjadi pemilih berintegritas yang menggunakan hak pilih bukan berdasarkan materi, tapi mempelajari program dan latar belakang calon.

Calon Gubernur Sumatera Utara Djarot Saiful Hidayat ingin mengubah image negatif provinsi itu yang selama ini sering dikaitkan dengan perilaku koruptif.

Sementara komitmen itu disampaikan Djarot Saiful Hidayat ketika dipertanyakan tentang dugaan praktik pungli dan jual beli jabatan dalam debat di Convention Santika Hotel Medan, Sabtu (5/5/2018) malam lalu.

Ketika moderator dari Kompas TV dan TVRI mengajukan pertanyaan tentang pungli pembahasan APBD dan jual beli jabatan, Djarot mengaku pertanyaan itu salah satu materi yang ditunggu.

Melalui konsep pemerintahan yang memberikan kemudahan dan transparansi, cagub yang didukung PDI Perjuangan dan PPP itu berjanji akan mengubah betul konotasi negatif yang meliputi Sumut selama ini.

"Sumut bukan 'semua urusan melalui yang tunai', tapi 'semua urusan mudah dan transparan'," katanya.

Untuk memberantas dan meminimalisir praktik pungli dan kolusi, Djarot menyatakan, perlu ada perubahan pikir ASN dan DPRD.

Dengan pengalaman dalam pemerintahan ketika memimpin Pemkot Blitar dan Pemprov DKI Jakarta, pasangan Djarot-Sihar akan menerapkan proses penganggaran yang menggunakan teknologi Informasi.

Cagub nomor urut 2 itu juga akan menyiapkan jalur khusus untuk menerima keluhan dari masyarakat yang bersifat reaksi cepat (quick respon).

“Kita ingin mewujudkan birokrasi yang melayani dengan sepenuh hati," katanya didampingi wakilnya Sihar Sitorus. (MH-Asenk Lee/Berbagai Sumber)