 |
| Luhut Binsar Pandjaitan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. |
Dia menjelaskan, itu yang akan didapat pelaku UMKM dari Undang-Undang (UU) Cipta Kerja atau dikenal dengan UU Omnibus Law.
Dalam UU Cipta Kerja, Luhut mengatakan bahwa pelaku UMKM akan banyak menerima kemudahan-kemudahan, khususnya di tengah pandemi Covid-19. Dahulu mungkin UMKM hanya dibantu oleh pemerintah, namun saat ini perusahaan-perusahaan besar wajib untuk membantu mendorong kemajuan UMKM.
"Jadi, jangan semua perusahaan besar hanya hidup sendiri. Misalnya, ada lima industri besar integrity industry di Morowali, Wedabe, Konawe Utara, Morowali Utara, Bintan, itu saya minta wajib hukumnya menggunakan UMKM sebagai supplier mereka, misalnya telur, daging, ayam, dan seterusnya," ujar Luhut dalam Webinar Shopee bertajuk Kerja Bareng Untuk Negeri, Sabtu (12/12/2020).
Dengan adanya bantuan dari perusahaan besar, pensiunan Jenderal TNI ini menyebut akan terjadi pemerataan untuk semua UMKM. Oleh karena itu, UMKM beralih ke digital juga menjadi penting agar perusahaan-perusahaan besar mudah untuk mencari UMKM.
"Kenapa jadi penting? Supaya perusahaan-perusahaan besar di situ juga mudah mencari. Nah kalau ada masalah pemerintah akan membantu. Dalam Omnibus Law tentang penanganan UMKM sekarang pasti, jelas, karena UMKM ini merupakan backbone ekonomi kita," kata dia.
Luhut juga bercerita saat mengunjungi negara Timur Tengah dalam sepekan ini bersama Menteri BUMN Erick Thohir. Saat berkunjung ke Riyadh, Arab Saudi, dia menemukan adanya peluang bagi para pelaku UMKM Tanah Air untuk mengisi pasar di sana
"Bagaimana kemarin di Riyadh, ada macam-macam, kita mau UMKM nanti yang isi semua yang ada di sana, tapi tentu harus selektif mengenai kualitas, delivery time. Itu harus betul-betul diperhatikan dan costnya tentunya jadi lebih hemat," ucap Luhut.
"Ini saya pikir ayo kita bangun bangsa ini, kita jangan sibuk hal-hal yang tidak perlu. Kita harus kompak dan pemerintah jadi payung," sambungnya. (Sindonews.com).
0 Komentar