Masyarakat Jambi Asal Tano Batak Tolak Wisata Halal Berbasis Syariah Di Kawasan Danau Toba

Danau Toba.

Jambi, MH – Gagasan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Edy Rahmayadi yang mengusulkan konsep wisata halal dan syariah di Kawasan Danau Toba, menuai penolokan dari berbagai elemen masyarakat yang bermukim di kawasa Danau Toba maupun mereka yang bermukim di luar Bonapasogit.

Salah satu konsep wisata halal berbasis syariah di Kawasan Danau Toba yang dilontarkan Gubernur Provinsi Sumatera Utara adalah penertiban pemotongan ternak babi di sembarangan tempat. Hal inipun ditentang masyarakat mengingat, wisata di Kawasan Danau Toba adalah berbasis budaya yang seharusnya dapat dipertahankan sebagai tradisi dan kearipan lokal.

Konsep wisata Kawasan Danau Toba (KDT) adalah wisata berbasis budaya Batak dan babi itu sebagai symbol adat bagi orang Batak. Seharusnya ciri kas daerah ini dipertahankan bahkan dipromosikan sebagai kekayaan kuliner daerah tersebut.

Harmoni pelaksanaan adat Batak tidak lepas dari ternak kaki empat (babi,) karena di sana jelas adanya pembagian jambar (mendapat) sesuai dengan posisi mereka dipelaksanaan adat tersebut disamping ada juga disediakan hidangan “Parsubang” bagi mereka muslim, jadi jelas sudah sejak dulu antara Kristen dan Islam hidup berdampingan di Kawasan Danau Toba tersebut.

Tak perlu orang Batak diajari bagaimana menghormati orang lain. Karena bagi orang Batak pada dasarnya sangat toleransi. Kalau kita datang ke daerah Batak, maka akan mudah mendapat restoran atau lokasi kuliner yang halal.

Parsubang adalah merupakan symbol toleransi yang sudah berjalan sejak dulu. Jadi jelas konsep haram dan halal itu justru akan menimbulkan stigma baru yang membuat kegamangan masyarakat dalam konteks relasi dan interaksi.

Seharusnya Gubernur Provinsi Sumatera Utara Edy Rahmayadi lebih fokus dalam mengusut tuntas dugaan pencemaran lingkungan Danau Toba yang juga dilakukan sejumlah perusahaan, termasuk Keramba Jaring Apung (KJA) yang mengotori air Danau Toba.

Masyarakat Jambi asal Tano Batak menuai protes atas gagasan yang dilontarkan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Edy Rahmayadi tentang konsep wisata halal berbasis syariah di Kawasan Danau Toba.

Pantauan Majalah Holong Online diberbagai Arisan Punguan Marga di Kota Jambi bahkan di Pesta Unjuk pernikahan di gedung, konsep yang dilontarkan Edy Rahmayadi menjadi bahan pembicaraan, namun mereka sepakat dan kompak menolak dengan tegas konsep wisata halal dan syariah di Kawasan Danau Toba.

Menurut mereka bahwa konsep tersebut tidak sesuai dengan budaya dan adat istiadat yang dianut oleh masyarakat di Kawasan Danau Toba. Karena seogyanya pemotongan babi dilaksanakan di tempat pesta tersebut dan disana terlihat makna symbol pelaksanaan adat istiadat Batak tersebut adanya pembagian jambar.

Ketika Majalah Holong Online berbincang-bincang dengan Robert Pasaribu, A.Md yang juga Penasehat Majalah Holong Online ini menyatakan tidak setuju dengan gagasan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Edy Rahmayadi tentang konsep wisata halal berbasis syariah di Kawasan Danau Toba (KDT).

Robert Pasaribu, A.Md Staff Notaris / PPAT Jon Astra, SH dan Penasehat Majalah Holong Online.

Lebih lanjut dikatakan pria kelahiran Laumil Gereja Sidikalang Kabupaten Dairi ini, bahwa Gubernur secara tidak langsung telah mencampuri urusan masalah agama, budaya dan adat istiadat Batak, tuturnya dengan spontan.

Pria yang peduli Adat Budaya Batak ini menyatakan sedangkan Presiden RI Jokowi baru – baru ini kunjungan kerja ke Kawasan Danau Toba hanya memfokuskan Pembangunan Infrastruktur di sekitar Danau Toba dan tidak pernah menyinggung tentang masalah agama, apalagi dengan konsep halal dan syariah, ujarnya dengan diplomatis.

Pria murah senyum dan ramah ini menyatakan bahwa Gubernur Edy Rahmayadi bukanlah seorang pemimpin agama, akan tapi pemimpin pemerintahan Provinsi Sumatera Utara, ujar suami boru Naibaho ini.

Dengan nada semangat dia juga menghimbau kepada orang Batak dimana pun berada kita harus kompak melawan apa yang didengungkan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Edy Rahmayadi, ungkap Bendahara Umum Forum Kebangsaan Peduli Program Pemerintah (FKP3) yang telah berbadan Hukum dan terdaftar di Kesbangpol Kota Jambi dan Provinsi Jambi ini.

Dikatakan jangan mentang-mentang latar belakang tentara jadi seenaknya bicara, untuk itu diharapkan Gubernur Provinsi Sumatera Utara jangan seenaknya mengatur daerah kita dengan slogan agama, kalau mau buat konsep wisata berlabel halal dan syariah dikampungnya saja, pungkas ayah putri sematawayang Grace Natalie R boru Pasaribu.

Lebih lanjut dikatakan yang penting jangan diganggu adat istiadat Batak seharusnya dilestarikan karena kearipan lokal adalah merupakan kekayaan daerah, ungkap Robert Pasaribu Staff Notaris / PPAT Jon Astra, SH.

Selamat berjuang bagi orang Batak dimanapun anda berada. Diakhir bincang-bincang dengan Majalah Holong Online Robert Pasaribu, A.Md mengutip filsafah orang Batak “ Horas Tondi Madingin, Pir Tondi Matogu”, Mauliate, Horas,,, MJJH,,, NJJH,,,,!!!.

Hal senada juga diucapkan seorang tokoh adat yang pernah ikut seminar adat istiadat Budaya Batak di Kantor Walikota Jambi TL Sihaloho, sangat tidak setuju konsep wisata halal berbasis syariah yang dilontarkan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi.

TL Sihaloho.

Lebih lanjut dikatakan pria kelahiran Kenegerian Lumban Suhi- Suhi Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir ini, biarlah pelaksanaan adat istiadat yang telah berlangsung selama ini di Kawasan Danau Toba menjadi perekat terhadap kunjungan wisata. Dan seharusnya Gubernur melestariakan adat istiadat Budaya Batak tersebut.

Pendiri dan penasehat Punguan Pomparan Raja Silahisabungan dohot Boruna Se Kota Jambi dan sekitaranya yang beranggotakan 700 KK ini menyatakan lebih baik Gubernur Sumatera Utara menata lingkungan dan kebersihan di Kawasan Danau Toba, ujar Raja Parhata ini.

Suami boru Simarmata ini menyatakan nggak usah mengusik adat istiadat telah berlangsung selama ini, terlebih untuk menertibkan pemotongan ternak kaki empat babi. Karena dimana adat budaya Batak itu dilaksanakan di situlah babi itu dipotong, sekaligus pembagian jambar dilaksanakan, ujarnya.

Majalah Holong Online mengajak bincang-bincang generasi muda Halak Hita, ketika pesta adat pernikahan berlangsung di gedung Sopo Godang Jubileum HKBP Jambi Kotabaru Jambi baru-baru ini mereka dengan tegas menolak konsep wisata halal berbasis syariah di Kawasan Danau Toba.

Harusnya Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi lebih fokus pada upaya menjaga kelestarian Danau Toba dari segala nbentuk perusakan dan pencemaran. Merekapun menyatakan menuntut agar perusahaan yang di duga mengakibatkan pencemaran di Danau Toba di tindak.

Merekapun sepakat malah gagasan Gubernur Edy Rahmayadi tersebut malahan mengadakan dikatomi atau pemisahan dalam masyarakat dan melanggar konsep Bhinneka Tunggal Ika.

Dengan kata lain bahwa Gubernur tidak menghargai apa yang sudah membudaya dalam masyarakat setempat terutama ketika menyangkut mengenai penataan ternak dan pemotongan babi, ungkap mereka dengan spontan.

Antonius Sihaloho menyatakan wisata halal dan haram berbasis syariah yang dicanangkan Edy Rahmayadi akan menciptakan pemisahan antar umat beragama bahkan suku bangsa sekaligus menciptakan disakriminasi antar satu kelompok dengan kelompok yang lain, ungkap anggota Baguna (Badan Penanggulangan Bencana) DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi.


Antonius Sihaloho.

Untuk itu Anton sapaan akrabnya menyatakan dengan tegas menolak konsep wisata halal berbasis syariah yang didengungkan Gubernur tersebut. dituturkannya bahwa halal dan haram itu kan persoalan keyakinan individu.

Hal-hal seperti ini seharusnya tidak usah dibawa ke dalam ranah publik, karena akan terjadi problematik, ungkap artis penyanyi JKR Musik ini menyikapinya.

Pria asal Parbaba Kecamatan Pangururan ini mengungkapkan alangkah lebih baik Gubernur berikan jawaban bagaimana menyelesaikan masalah Narkoba, mengatasi pengangguran, kemiskinan dan lain-lain yang terjadi di Sumatera Utara, ungkapnya dengan diplomatis. (MH - Fendi Sinabutar).